Ilustrasi, pixabay.com

“ICJR, LBH Pers dan IJRS menyebut banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar akibat penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam UU ITE,”

Serat.id – Koalisi  Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi untuk merealisasikan pernyataannya untuk merevisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi UU ITE tersebut diharapkan dapat menyasar pada penghapusan pasal-pasal multitafsir  yang kerap digunakan mengkriminalisasi masyarakat dan membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“ICJR, LBH Pers dan IJRS menyebut banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar akibat penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam UU ITE,” ujar Sustira Dirga, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam rilis yang diterima serat.id, Selasa, 16 Februari 2021.

Baca juga : UU ITE Rawan Jadi Alat Represi Kritik

Ini Alasan Pasal Blokir di UU ITE Layak digugat

Sidang uji UU Informasi dan Transaksi Elektronik , Ini Kata Ahli

Sustira menyebutkan sejumlah pasal itu di antarnya 27 ayat (1), (3), Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 29.   Berdasarkan laporan yang dihimpun koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai dengan Februari 2020, menunjukan sejumlah kasus yang dikenai pasal 27, 28 dan 29 UU ITE mencapai 96,8 persen atau 744 perkara dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88 persen atau 676 perkara.

Bahkan,  laporan terakhir SAFEnet menyimpulkan jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis.

“Sejalan dengan itu laporan LBH Pers tahun 2020 terdapat sepuluh jurnalis yang dilaporkan dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian,” kata Sustira menjelaskan.

Ia menegaskan revisi UU ITE seharusnya menjamin tidak terjadi duplikasi yang menyebabkan tumpang tindih sehingga berakibat bertentangan dengan kepastian hukum. Pasal-pasal tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam RKUHP yang akan dibahas.

Koalisi juga mendesak agar proses revisi UU ITE juga memuat prinsip peradilan yang jujur dan adil atau fair trial  dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus kembali diberlakukan pada rumusan awal UU ITE yakni mekanisme upaya paksa harus dengan izin dalam bentuk penetapan dari pengadilan.

“Revisi UU ITE juga dilakukan pada pengaturan mengenai blocking dan filtering konten internet dengan mengatur secara tegas kewenangan  yang dimiliki pemerintah untuk menghindari praktik sewenang-wenang,” kata Sustira menegaskan.

 Peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan dengan memasukan mekanisme kontrol dan pengawasan sebelum dan setelah melaksanakan pemutusan. “Hal tersebut adalah semata mata untuk menjamin hak setiap orang atas informasi dan asas – asas pemerintahan yang baik,”  katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here