Ilustrasi, pixabay.com

“Kami menyayangkan masih ditemui tindakan intoleransi di dunia pendidikan. Jika hal itu dibiarkan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja,”

Serat.id – Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) mencatat selama tahun 2020 terdapat tujuh kasus yang berkaitan Kebebasan  Beragama dan Berkeyakinan KBB) di Jawa Tengah. Semua kasus tersebut berkaitan konflik horizontal yang terjadi antar masyarakat.

“Di Jawa Tengah selalu ada yang menarik, ada yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan ada yang mendapatkan relasi sosial baik, namun ada juga ada yang diserang,” ujar koordinator advokasi dan pemantuan eLSA, Ceprudin, saat webinar daring bertajuk Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2020, Senin, 15 Februari 2021

Baca juga : Gagasan Aktivasi Pam Swakarsa Calon Kapolri, LBH : Berpotensi Konflik Horizontal

Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah Dominasi Kasus Intoleransi

Belasan Organisasi dan Komunitas di Semarang Deklarasikan Lawan Intoleransi

Tujuh kasus KBB tersebut yakni Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Solo mempersalahkan logo HUT ke-75 RI yang mirip salib, seorang siswi SMA Negeri 1 Gemolong Sragen, diteror karena tidak mengenakan jilbab, penolakan perayaan Asyura Syiah di Semarang, penolakan Gereja Mojolaban di Sukoharjo, penyerangan acara Midodereni di Solo, MUI mempermasalahkan adanya stan olahan daging babi pada acara hijab fest dan halal food di sebuah supermarket Semarang, azan seruan jihad di Tegal.

“Kami menyayangkan masih ditemui tindakan intoleransi di dunia pendidikan. Jika hal itu dibiarkan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja,” kata Ceprudin menambahkan.

Sedangkan keluarnya SKB 3 Menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi guru dan siswa, belum cukup sebab hanya bisa menghilangkan praktik intoleransi yang terbatas pada seragam. Sementara, intoleransi lain di dunia pendidikan masih banyak terjadi seperti praktik pemaksaan agama. Maka dari itu, kehadiran negara masih diperlukan untuk menanggulangi intoleransi.

Dalam laporan tersebut, eLSA juga mencatat dua kasus kontennya hilang yakni kasus penolakan calon guru karena mempermasalahkan agamanya di Magelang dan perseksusi terhadap Ahmad Fauzi. Kedua peristiwa tersebut semula beredar di internet namun belakangan tidak dapat diakses lagi.

Ceprudin juga melihat setidaknya terdapat tiga kemajuan dalan KBB yakni tindakan Walikota Semarang yang menerbitkan Izin Menerbitkan Bangunan (IMB) Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari,Semarang, Polda Jateng yang berhasil menangkap dan memproses secara hukum pelaku penyerangan Midodareni di Solo, serta Polda Jateng dan Polres Semarang yang sukses mengamankan acara peringatan asyuro Jamaat Syiah. 

Sementara dalam kasus terorisme setidaknya terdapat 23 terduga teroris ditangkap di Jawa Tengah, di mana dua diantaranya  meninggal.  Penangkapan tersebut terjadi pada Maret, Mei, Juli dan Oktober di mana hasilnya terbongkar 12 lokasi latihan militer. Tak hanya itu, pelaku juga tak hanya menyeret pria namun juga terdapat seorang perempuan. Ia merasa heran keterlibatan perempuan tersebut apakah sebagai korban karena ajakan suami atau pelaku aktif terorisme.

 “Kita bertanya tanya, (sejauh mana efektivitas) program penanggulangan terorisme lalu kinerja Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT) dan lembaga lainnya untuk melakukan langkah preventif bagaimana ?,” ujar Ceprudin, menjelaskan.

Peneliti senior Wahid Foundation, Alamsyah M Djafar, menyarankan agar laporan eLSA ke depan dapat melihat persinggungan dan perbedaan setiap isu yang ada. “Termasuk memetakan aktor, dan bagaimana menangani aktor tersebut,” kata Alamsyah.

Ia juga menyoroti agar laporan tersebut dapat dideksripsikan secara lengkap tentang kompeksitas masalahnya. Sebab, kompleksitas tersebut dapat memahami situasi kondisinya dan hubungan isu lebih luas. Kemudian, laporan tersebut juga perlu didukung dengan strategi  penanganan dan pencegahan tindakan intoleransi dan terorisme dengan tetap menghargai kebebasan berekspresi dan berkeyakinan.

“Mungkin organisasi masyarakat sipil perlu juga mendorong untuk kapasitas mereka terlibat lewat kritik, kolaborasi dan lain lain,“ ujar Alamsyah menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here