BERBAGI
perempuan dan anak
Ilustrasi, perempuan dan anak, pixabay.com

Lembaga itu diharapkan pencegahan kekerasan bisa terus menerus dilakukan mulai dari tingkat bawah

Serat.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang mengembangkan konsep perlindungan anak berbasis masyarakat atau yang disebut dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) hingga di level keluarahan. Fungsi dari JPPA melakukan pencegahan kekerasan, pengurangan resiko untuk perempuan dan anak rentan serta penanganan kasus awal.

“Dengan dibentuk JPPA ini diharapkan pencegahan kekerasan bisa terus menerus dilakukan mulai dari tingkat bawah,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang , Mukhamad Khadik, saat membentuk JPPA di Kelurahan Sumurejo, Kecamatan Gunungpati, Selasa,  16 Februari 2021.

Baca juga : Jasa Perkawinan Aisha Weddings Disebut Sebagai Kejahatan Terhadap Anak dan Perempuan

Penyebab perempuan Korban Kekerasan Berbasis Online Engan Melapor

Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Blora Belum Terungkap

Khadik menyebutkan pada tahun 2020 lalu ada sebanyak 33 JPPA yang sudah terbentuk di 33 Kelurahan dan tersebar di 16 Kecamatan. “Hal ini akan terus dikembangkan agar semua kelurahan nanti bisa membentuk jaringan perlindungan perempuan dan anak,” kata Khadik menambahkan.

Tercatat pembentukan lembaga itu melibatkan sejumlah unsur dari lembaga di kelurahan seperti PKK, FKK, LPMK, Karangtaruna, Forum Anak, Ketua RW, Babinsa dan Babinkamtibmas. Mereka yang akan menjadi pengurus dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan.

Direktur Yayasan Anantaka, Tsaniatus Solihah, mengatakan pencegahan kekerasan menjadi tanggung jawab bersama. “Pemerintah tak bisa bekerja sendiri sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan mandate Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Pasal 72,” kata Tsaniatus Solihah, akrab disapa  Ika itu.

Menurut Ika, masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok. “Sedangkan JPPA wujud dari partisipasi masyarakat secara kelompok dalam perlindungan anak,” kata Ika menambahkan.

Ketua TP PKK Kota Semarang, Krisseptiana Hendrar Prihadi, menghimbau agar masyarakat berperan aktif dalam pencegahan kekerasan, sosialisasi harus terus menerus dilakukan melalui pertemuan – pertemuan PKK baik dilevel kelurahan, RW, RT bahkan sampai ke dasawisma

Hal itu dinilai penting karena menyebutkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sering  terjadi baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. “Jenis kekerasan nya pun bermacam-macam mulai dari kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kekerasan dalam pacaran dan trafficking,” kata Krisseptiana.

Tercatat data kekerasan di Kota Semarang Tahun 2020 yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang ada sebanyak 164 kasus. Sedangkan 119 di antaranya terjadi di lingkungan keluarga.

 “Ini menjadi perhatian khusus bagaimana pencegahan kekerasan harus lebih massif lagi dilakukan termasuk dalam lingkup terkecil yaitu keluarga,” kata Krisseptiana menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here