BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Terkait semakin tingginya berbagai tindak kejahatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme yang memiliki kecenderungan menggunakan modus transaksi secara tunai atau cash.

Serat.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly telah membahas percepatan dan penerapan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK).

Pembahasan itu sengaja dilakukan terkait semakin tingginya berbagai tindak kejahatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme yang memiliki kecenderungan menggunakan modus transaksi secara tunai atau cash.

“Kami membahas sejumlah beberapa urgensi dalam RUU itu,” kata Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, M. Natsir Kongah, dalam keterangan resmi yang diterima serat.id, Rabu, 17 Februari 2021 kemarin.

Baca juga : PPATK Hentikan Transaksi dan Aktivitas Rekening FPI

Pilkada Serentak, PPATK Sebut Rekening Kampanye Calon Cenderung Tak Aktif

Dugaan Korupsi Perguruan Tinggi, PPATK : Akan Kami Cek

Menurut Natsir, rancangan undang-undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau RUU PTUK merupakan salah satu rancangan kebijakan nasional yang disusun oleh Pemerintah dalam rangka mendorong finansial inklusi dan menggalakkan program gerakan non tunai.

“Serta dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berasal dari tindak pidana yang kerap kali menggunakan transaksi tunai sebagai upaya penyamaran dan penyembunyiannya,” kata Natsir menambahkan.

Ia menyebut RUU PTUK memiliki dua substansi utama, yaitu batasan nilai berikut pengecualian atas batasan nilai transaksi uang kartal (Pasal 3 s.d Pasal 13), serta pengawasan pembatasan transaksi uang kartal (Pasal 13 s.d Pasal 17).

Selain itu batasan nilai transaksi yang dapat dilakukan transaksi dengan menggunakan uang kartal dengan nilai paling banyak Rp100 juta, sehingga dalam hal setiap orang akan melakukan transaksi di atas batasan nilai dimaksud wajib dilakukan secara non-tunai melalui penyedia jasa keuangan.

RUU ini juga mengatur 12 ransaksi yang dikecualikan dari ketentuan pembatasan transaksi uang kartal. Pengawasan penerapan RUU PTUK akan dilakukan oleh Bank Indonesia, kecuali pengawasan yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh PPATK.

Tercatat substansi dan urgensi RUU PTUK telah dikaji oleh PPATK sejak tahun 2011 lalu, akhirnya diputuskan oleh Pemerintah untuk diajukan sebagai RUU pada tahun 2017 dengan initial draft berasal dai PPATK.

RUU PTUK telah selesai dibahas di tingkat Pemerintah pada tahun 2018 yang dalam pembahasannya melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Sekretariat Negara, serta PPATK. RUU PTUK telah disampaikan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan Presiden, selanjutnya untuk disampaikan ke DPR RI dan dilakukan pembahasan bersama.

RUU itu telah masuk ke dalam long list Program Legislasi Nasional periode 2015-2019 dan kembali masuk dalam long list Program Legislasi Nasional periode 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah dalam pembahasan telah mengusulkan agar RUU PTUK dapat menjadi salah satu RUU  yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.

“Namun, ternyata usulan dari Pemerintah tersebut tidak disetujui sehingga RUU PTUK tidak dapat dibahas pada tahun 2020,” kata Natsir menjelaskan.

Dalam RUU itu juga merujuk hasil riset PPATK terkait Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Terorisme tahun 2020. Natsir menjelaskan pemindahan dan penggunaan dana, kecenderungannya melakukan penarikan tunai menggunakan cek dalam jumlah besar serta penarikan tunai menggunakan ATM dalam jumlah maksimal penarikan perhari atau menggunakan slip penarikan tunai oleh pemilik rekening di wilayah yang yang rawan terorisme.

Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tunai masih menjadi pilihan utama dalam hal pendanaan terorisme. Sedangkan pembatasan transaksi uang kartal diperlukan agar tindak kejahatan ekonomi apapun seperti narkoba, korupsi maupun tindak pidana terkait pendanaan terorisme dapat dicegah lebih dini serta dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi.

Selain itu aturan mengenai pembatasan transaksi uang kartal akan memberikan manfaat untuk Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang harus dicetak, menghemat bahan baku uang, menghemat biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia.

“Termasuk mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran yang lebih aman dan mudah dalam bertransaksi,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here