BERBAGI
Ilustrasi kemacetan, pixabay.com

“Setiap kebijakan harusnya mempertimbangkan tidak hanya dampak ekonomi, tapi juga dampak sosial dan lingkungannya,”

Serat.id – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan memberlakukan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru nol persen dan DP 0 persen untuk kendaraan bermotor, tidak akan berdampak pada sektor ekonomi. Kebijakan ini justru akan memperparah kemacetan dan memperburuk kondisi lingkungan. 

“Setiap kebijakan harusnya mempertimbangkan tidak hanya dampak ekonomi, tapi juga dampak sosial dan lingkungannya,” Esther Sri Astuti, Direktur Program  Indef, dalam webinar yang digelar Indef bertajuk, Selasa, 23 Februari 2021.

Baca juga : Penggelap Pajak Ini divonis 1 Tahun 8 Bulan

Berdampak Bagi Warga Minim Pemasukan Daerah

Omzet Tempat Kongkow Kota Lama Semarang Merosot Tajam

Esther mengatakan, berdasarkan simulasi Computable General Equilibrium (CGE) Balitbang Kemenperin, maka dampak secara umum sia-sia, sebab pertumbuhannya secara umum hanya 0 persen yang akan terjadi pada pertumbuhan GDP riil, pengeluaran riil agregat investasi, pengeluaran pemerintah dan investor riil agregat.

“Kalaupun ada pertumbuhan, hanya terjadi sedikit pada konsumsi riil rumah tangga sebesar 0,10 persen, indeks volume ekspor 0,19 persen, indeks volume impor sebesar 0,46 persen, sementara pada indeks harga konsumen justru minus 0,18 persen.,” kata Esther menambahkan.  

Esther juga menilai pemberlakuan pembebasan PPnBM bagi mobil baru juga berpotensi berkurangnya penerimaan negara sekitar 2,28 triliun dan menghilangnya pajak daerah yang biasanya dikenakan untuk biaya balik nama kendaraan. Padahal, angka penerimaan pajak Indonesia hanya sekitar sembilan hingga sepuluh persen, jauh lebih rendah dibandingkan negara di Asia, seperti Singapura yang penerimaan pajaknya sekitar 15 hingga 20 persen.

Ia menyarankan agar pemerintah mendorong pemberlakuan insentif pajak secara khusus untuk mobil berbahan bakar energi terbarukan seperti mobil litsrik. Kebijakan tersebut telah diberlakukan di banyak negara seperti di Norwegia, Belanda dan Jepang. Kebijakan itu imbasnya terjadi perubahan perilaku masyarakat mulai dari yang semula menggunakan mobil berbahan bakar fosil ke mobil berbahan bakar energi terbarukan.

Esther juga meminta agar Indonesia turut berperan aktif sebagai produsen dalam produksi mobil listrik secara masif, sebab bahan baku pembuatan nikel, cobalt dan mangan yang tersedia cukup melimpah di Indonesia.

“Dalam Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai telah dimulai, tapi saya tidak tau kenapa ini sulit untuk diimplementasikan,” ujar Esther mejelaskan.

Peneliti ekonomi Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor pada tahun 2020 meski mengalami kontraksi, namun telah sedikit memperlihatkan perbaikan dengan peningkatan penjualan.

“Meski begitu kebijakan pemerintah memberlakukan pembebasan PPnBM dan DP 0 persen untuk kendaraan bermotor tetap akan memiliki risiko dan berpeluang tidak efektif,” kata Riza.

Menurut dia, kemampuan daya beli masyarakat di masa pandemi belum pulih, sehingga  masyarakat secara rasional cenderung mengutamakan kebutuhan primer, dibanding kebutuhan lainnya.

“Penanganan pandemi (oleh) pemerintah perlu diperhatikan lebih baik, sehingga multiplier effect (efek pengganda) dari kebijakan itu sendiri bisa mendongkrak perekonomian,” ujar Riza menjelaskan. (*)

 .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here