BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Memastikan pemberian hak akses data yang diberikan kepada para pihak yang terlibat terhadap Sistem Informasi Satu Data Covid-19.

Serat.id– Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi menekankan pentingnya bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Hal itu dapat dicapai dengan beberapa hal di antaranya  memastikan bahwa pemberian hak akses data yang diberikan kepada para pihak yang terlibat terhadap Sistem Informasi Satu Data Covid-19.

“Itu harus dilakukan secara terbatas dengan menjamin keamanan data, serta memperhatikan tujuan pemrosesan dan jumlah data minimal yang dapat mencapai tujuan pemrosesan tersebut,” kata Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif ELSAM, yang selama ini ikut dalam koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Kamis, 24  Februari 2021 kemarin.

Baca juga : Undip, Kominfo dan BSSN Didesak Turun Tangan

Ratusan Ribu Data Mahasiswa Undip Diduga Diretas

Niaga Elektronik Dominasi Aduan Konsumen

Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi juga minta agar pemerintah memastikan pembagian data atau sharing dilakukan dengan menjamin keamanan data pribadi. “Hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan, sebagai contoh, enkripsi, pseudonimitas, manajemen hak akses berdasar otoritas dan lain-lain,” kata Wahyudi menambahkan.

Wahyudi juga minta agar terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai subjek data, khususnya hak atas akses dan hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat dalam program vaksinasi Covid-19.

Selain itu DPR dan Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi untuk mengakselerasi proses pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, menjelang pembukaan masa persidangan DPR pada 8 Maret 2021 mendatang.

Tercatat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan SKB ini, diketahui bahwa Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 mengintegrasikan data dari berbagai sumber data seperti Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, TNI, Polri, data telekomunikasi dari penyedia layanan telekomunikasi seluler, hingga data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Validasi data dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri guna memastikan bahwa calon penerima vaksin masih hidup dan penyedia layanan telekomunikasi seluler untuk memastikan calon penerima vaksin masih aktif menggunakan layanan telekomunikasi seluler sehingga dapat menerima SMS undangan vaksinasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here