BERBAGI
Genangan di kawasan Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Senin petang 3, Desember 2018. dok. Whatshap

“Air hujan seharusnya  dapat dikelola semaksimal mungkin dapat meresap ke tanah, kecuali pada daerah yang rawan longsor,”

Serat.id – Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, menyebut penanganan banjir di Kota Semarang secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Penanganan tersebut dinilai tak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Kota Semarang, namun melibatkan pemerintah kabupaten lain yang terdapat di hulu.

“Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),” ujar Agus, saat webinar yang digelar Balai Litbang Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Balitek Das) bertajuk “Menguak Tabir Banjir Semarang: Tinjauan Pengelolaan DAS”, Rabu, 3 Maret 2021.

Baca juga : Sejumlah Jalan Utama Kota Semarang Kembali Dilanda Banjir

Banjir di Kota Semarang, Peneliti : Akibat Penurunan Tanah

Banjir, Perjalanan Kereta Api di Wilayah Semarang Terganggu

Menurut Agus, aturan tersebut terdapat kewenangan Gubernur untuk menyusun perencanaan pengelolaan DAS, pelaksanaan DAS, serta pengawasan dan evaluasi DAS. Penyebab banjir dinilai tak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tapi juga dipengaruhi karakteristik DAS dan akibat ulah manusia atau antropogenik. 

“Air hujan seharusnya  dapat dikelola semaksimal mungkin dapat meresap ke tanah, kecuali pada daerah yang rawan longsor,”  kata Agus menambahkan.

Ia mejelaskan air yang meresap ke tanah tersebut dapat berguna ke depan pada musim kemarau sebagai suplai air bersih. Selain itu air hujan yang meresap ke tanah juga dapat mengurangi intruksi air laut dan penurunan muka tanah.

Ia juga menyebut peran tanaman hutan untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah memiliki keterbatasan ketika curah hujan melebihi 100 mm per jam, yang menyebabkan air hujan tak lagi dapat meresap ke tanah. Sedangkan untuk menyiasati diperlukan upaya konservasi air dan tanah secara baik pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

“Sekecil apapun upaya kita jika kepedulian tersebut dilaksanakan serentak dan konsisten tentu akan menjelma upaya besar yang akan berpengaruh pada lingkungan,“ ujar Agus menjelaskan.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengakui kondisi Semarang yang rentan banjir tak lepas dari topografi kawasan. “Kami menawarkan solusi sejak awal penggunaan empat sistem drainase yang tersebar di Kota Semarang,” kata Hendrar Prihadi.

Sistem drainas itu di Mangkang, Semarang Barat, Semarang Tengah, dan Semarang Timur.  Selain itu keberadaan Waduk Jatibarang, serta sejumlah embung dan polder yang tersebar diharapkan dapat menahan banjir.

“Keberadaan aliran air hujan di daerah Semarang bagian atas tak langsung mengalir ke Semarang bagian bawah atau pesisir,” kata Hendar Prihadi menjelaskan.  Ia mengakui semua upaya tersebut tak dapat menghindari Kota Semarang dari banjir yang terjadi pada 6 Februari dan 29 februari silam. Bahkan, menurut Hendi, selepas kejadian tersebut, ia mendapat banyak masukan atas penyebab banjir saat itu diantaranya faktor curah hujan ekstrim, lalainya pembersihan sedimentasi pada drainase, serta pompa yang terdapat di pesisir Kota Semarang yang tak lagi kuat menghadapi kapasitas air hujan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here