BERBAGI
IIustrasi alat tambang, pixabay.com

Proyek pembangunan Bendungan Bener dan pertambangan batuan andesit (quarry) di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dinilai akan merusak lingkungan dan tidak berpihak pada rakyat.

Serat.id – Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo kembali menegaskan penolakannya atas rencana proyek Bendungan Bener dan pertambangan batuan andesit (quarry) di daerahnya.

Sebelumnya, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 menyetujui penetapan lokasi pengadaan tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo Jawa Tengah pada 5 Juni 2020.

“Terhitung sejak diumumkannya rencana proyek Bendungan Bener dan rencana pertambangan batuan andesit tersebut, masyarakat Desa Wadas menolak dengan tegas rencana itu,” kata Julian, pegiat LBH Yogyakarta saat dikonfirmasi, Kamis, 4 Maret 2021.

Baca juga : Penambangan Batu Andesit di Purworejo diadukan ke Ombudsman

Tambang Ilegal, Dugaan Main Mata Aparat dan Pungli

Tambang Galian C di Kabupaten Jepara Banyak Tak Berizin

Pihaknya menuding kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat dan tidak mengindahkan aspirasi warga Desa Wadas. Julian menyebut penolakan masyarakat Desa Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) akan terus berlanjut, hingga Desa Wadas tidak lagi masuk dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener Purworejo sebagai penyuplai bahan material proyek bendungan itu. 

“Mereka berkeyakinan bahwa memperjuangkan alam, lingkungan, dan keberlanjutan hidup sama halnya dengan beribadah kepada Allah SWT,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Julian, Kamis, 4 Maret 2021, perwakilan ibu-ibu yang tergabung dalam Wadon Wadas melakukan audiensi dengan Kepala Polisi Resort Purworejo di kantornya.

Dalam pertemuan itu, Wadon Wadas menyampaikan bahwa mereka secara tegas menolak pertambangan batuan andesit untuk penyuplai material Bendungan Bener karena akan merusak alam dan lingkungan di Desa Wadas.

“Kemudian aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menghargai sikap warga Wadas yang menolak rencana pertambangan itu,” terangnya.

Ia menilai penegakan hukum harus ditegakkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bukan sebagai alat untuk membungkam masyarakat.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat Wadas sebagai pejuang lingkungan hidup justru harus dilindungi dari segala ancaman pidana dan perdata,” kata Julian menambahkan.

Wadon Wadas tidak menerima stigma terhadap warga Wadas sebagai pihak yang melakukan ancaman dengan senjata tajam sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa pihak dalam audiensi di DPRD Purworejo pada 16 Februari 2021. 

“Daerah Wadas dan sekitarnya adalah sumber penghidupan bagi warganya,” tambahnya.

Wilayah tersebut adalah wilayah rawan bencana longsor dengan tingkat kerentanan longsor yang tinggi. Untuk itu seharusnya perlindungan kawasan itu ditingkatkan bukan malah menambah kerentanan di wilayah tersebut. 

“Oleh karena itu, persoalan ini jangan dipandang secara sempit hanya persoalan antara beberapa pihak saja, akan tetapi persoalan bagi hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here