BERBAGI
Ilustrasi kekerasan jurnalis (Serat.id/ Abdul Arif)

Kepolisian Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sedikitnya 22 jurnalis, termasuk enam jurnalis yang masing-masing bekerja di Associated Press, Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, Zee Kwet Online News, dan jurnalis lepas ditahan.

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan koalisi jurnalis, perwakilan media dan aktivis yang berjuang untuk kebebasan pers yang tergabung dalam Geramm, mendesak Otoritas Myanmar untuk membebaskan dan menghentikan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya di negara setempat.

Sebelumnya, kepolisian Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap jurnalis sejak militer Myanmar telah melakukan kudeta kekuasaan terhadap pemerintahan sejak 1 Februari 2021.  Sedikitnya 22 jurnalis, termasuk enam jurnalis yang masing-masing bekerja di Associated Press, Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, Zee Kwet Online News, dan jurnalis lepas ditahan.

Mereka dituduh melanggar undang-undang ketertiban umum karena menyebabkan ketakutan dan menyebarkan berita palsu  dengan ancaman tiga tahun penjara. Militer juga sempat membatasi dan menghentikan akses internet dan komunikasi di beberapa daerah Myanmar tanpa aturan yang jelas.

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito menegaskan, setiap jurnalis memiliki hak untuk meliput peristiwa publik yang penting di Myanmar, tanpa takut ditangkap atau dianiaya.

 ‘’Kami mendesak otoritas Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa di sisi warga sipil Myanmar yang sedang berjuang mempertahankan demokrasi. Sebab, selain mengancam warga Myanmar, kudeta militer dan rangkaian kekerasan ini dapat berpotensi mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara,’’ katanya melalui siaran pers yang diterima Sera.id, 5 Maret 2021.

Baca juga : Tahun 2020, Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tertinggi Pascareformasi

Kekerasan Jurnalis Yang Terus Berulang dan Diabaikan Negara

Aparat Represif Pada Jurnalis yang Meliput Aksi Penolakan Omnibus Law UU…

Dia mengatakan,  AJI dan Geramm mendorong Pemerintah Indonesia untuk merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim investigasi ke Myanmar. “Tim ini penting untuk melaporkan kondisi dan menghentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar,” terangnya.

Sasmito menjelaskan, berdasarkan data dari kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) hingga 4 Maret 2021, tercatat ada 1.507 orang ditangkap, sekitar 1.200 orang masih di balik jeruji besi dan 50 orang meninggal dunia diterjang peluru tajam.

Kekerasan yang dilakukan oleh junta militer, kata dia, jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menodai demokrasi yang menjadi landasan dalam bernegara. Penahanan terhadap jurnalis dapat memperburuk situasi kebebasan pers di negara itu. “Selain itu pengekangan pers dapat mengurangi hak masyarakat di tingkat regional dan global mendapatkan informasi tentang situasi Myanmar,” katanya.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here