BERBAGI

Kampung Ujungnegoro berubah ramai dibanding sebelum ada pembangkit listrik tenaga uap yang didanani oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dengan nilai proyek sebesar Rp62 triliun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) bersama J-Power, Itochu dan Adaro.

Ilustrasi Abdul Arif/Serat.id

Serat.id – Jalan kampung yang mengarah gerbang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batubara di desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Jawa Tengah mulai ramai saat pembangkit listrik  yang dirikan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI).  Hilir mudik ribuan pegawai proyek bisa ditemui sejak pagi hingga malam hari seiring dengan munculnya warung dadakan yang menjamur di depan pembangkit untuk melayani pegawai proyek.

“Dulu di sini sepi, cuma semak belukar. Setelah ada pembangunan proyek jadi ramai,” kata salah satu pemilik warung di depan PLTU, kepada Serat.id, Kamis, 4 Februari 2021 lalu.

Puncak keramian kampung Ujungnegoro terjadi saat sebelum pandemi Covid-19, ketika belum ada pembatasan sosial sehingga pekerja proyek banyak. Hal itu mengundang para warga memanfaatkan peluang mendirikan warung, termasuk  toko peralatan kerja yang melayani penjualan helm proyek, sarung tangan, kaca mata hingga rompi.

Bahkan tak jauh dari situ PLTU tepatnya di pantai Depok, sekitar 1 kilometer berjejer puluhan kafe yang didirikan sekitar dua  tahun lalu. “Itu punya orang Pekalongan. Banyak sekarang kafe di sini. Ini masih ada yang bangun lagi,” kata pegawai di salah satu kafe itu.

Kini kampung Ujungnegoro berubah ramai dibanding sebelum ada pembangkit listrik tenaga uap yang didanani oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dengan nilai proyek sebesar Rp62 triliun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) bersama J-Power, Itochu dan Adaro.

Konsorsium itu menerima letter of intent, setelah memenangkan tander internasional untuk pembangunan PLTU Batubara di Kabupaten Batang pada Juni 2011, dan diklaim menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2 kali 1000 megawatt.  Pada Oktober 2011 pembangkit itu resmi dibangun ditandai  penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) jangka panjang antara PT BPI dengan PLN.

**

Pada sebuah lahan di desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Karomat  justru merenungi nasib. Ia kecewa lahan seluas 6 ribu meter yang hilang akibat pembangunan pembangkit listrik itu. Karomat mengaku 6 ribu meter lahannya sebelum diambil  untuk pembangunan bisa ditanami beragam komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mulai padi singkong, cokelat, pisang, sengon dan pohon kelapa. “Itu ditebang semua sama mereka. Itu namanya perampasan, karena belum dijual kok sudah di tebang semua,” kata Karomat.

Berita terkait : Tak Hanya Kehilangan Lahan, Juga Derita Bui

Meretakkan Hubungan Kekerebatan

Penghasilan Karomat dari tanaman padi, per tahun dengan tiga kali panen mencapai Rp20 juta per panen. Artinya dalam satu tahun, ia bisa mendapatkan Rp60 juta serta sisa panen yang bisa dikonsumsi sendiri.

“Dari hasil pohon kelapa, setiap tiga bulan panen saya mendapatkan Rp6 juta, dan hasil dari cokelat Rp2 juta per bulan serta tanaman lainya juga hasilnya  lumayan karena itu tanah produktif,” kata  Karomat menambahkan .

Kini Karomat menggarap sisa lahan hanya sekitar 500 meter tak jauh dari pembangkit listrik itu  yang hasilnya tak bisa diandalkan, karena tanah itu ia tanami pohon sengon dengan masa panen 5 tahun. Dia berharap agar pihak PLTU ada itikat baik dengan membayar lahan miliknya juga lahan petani lain yang belum terbayarkan dengan harga yang pantas.

Kehadiran pembangkit itu justru dituding merugikan sejumlah petani di desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, serta nelayan Roban. Meski PT BPI telah menitipkan uang konsinyasi tanpa persetujuan pemilik lahan kepada pengadilan negeri Batang yang besaranya dihitung rata Rp100 ribu per meter.

Para petani yang lahannya terpakai oleh pembangunan mega proyek itu juga dijanjikan lahan pengganti di desa Sigayung, Kecamatan Tulis. Namun kini lahan pengganti tersebut menjadi kawasan industri.

Kepala desa Karanggeneng, Resgiyanto mengatakan berupaya membantu warga petani agar PT BPI segera membayar lahan yang sudah terlanjut terpakai.  “Saya berusaha membantu mereka untuk keruwetan lahan mereka agar segera selesai,”  kata Resgiyanto.

Ia mengaku tidak menempuh jalur pemerintahan, namun akan meminta lembaga swasta yang berkompeten di bidang terkait. “Jujur saja usaha itu kita pakai jalur di luar kepemerintahan. Kalau lewat pemerintahan ya seperti kemarin, artinya konsinyasi yang dititipkan di pengadilan itu,” kata Resgiyanto menjelaskan.

Namun, proses tersebut tidaklah mudah. Butuh proses yang tidak sebentar, ia juga belum bisa memastikan apakah usahanya akan menemukan titik terang. Resgiyanto menyebut jumlah petani di desanya mencapai 350 orang, namun setelah ada pembangit itu berkurang menjadi sekitar 70 petani karena lahan garapan terdampak pembangunan.

“Sedangkan untuk  buruh tani ada sekitar 400, sesudah ada PLTU ya tetap sama karena buruh tani kan masih bisa  ke lahan desa lain,” katanya.

Baca juga : Pendapat PLTU Batang Tak Cemari Lingkungan dibantah Greenpeace

Nelayan Keluhkan Limbah Lumpur PLTU Batang

Nelayan Keluhkan Ceceran Batu Bara di Dekat PLTU

Keresahan hadirnya investasi industri penyuplai listrik Jawa Bali itu juga dirasakan nelayan wilayah Roban Timur, Desa Sengon, Kecamatan Subah. Mereka sering mengeluhkan alat tangkap rusak karena tersangkut lumpur limbah pembangunan proyek itu ke laut, bahkan bulan lalu, Desember 2020 mereka mendapatkan Batubara tersangkut di alat tangkap.

Meski dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) PT BPI tahun 2016, menyebutkan pembuangan limbah pembangunan proyek sejauh 16 kilo meter dari bibir pantai. Namun kenyataan yang terjadi nelayan mendapatkan limbah tersebut tak sampai jarak yang dimaksud.

Pantauan Praditya Wibby dari Serat.id  pada hari Kamis, 4 Februari 2021 kapal tongkang pengangkut batubara masih terapung, sekitar perjalanan 30 menit dari lokasi pembangkit. Tongkang itu, kata nelayan sudah satu pekan berada diperairan Batang. Tongkang tersebut bersandar kemungkinan pengaruh ombak besar akibat cuaca sedang hujan lebat.

Ketua nelayan Roban Timur, Wahyono mengatakan bahwa pada akhir Desember lalu ia mendapatkan bongkahan batu sebesar orang dewasa dan beberapa nelayan lainya mendapatkan ceceran batubara di jaringnya. “Alat tangkap yang tersangkut itu kami tarik sampai ke pantai selama empat jam,” kata Wahyono.

Waktu menarik itu diakui lambat dari waktu  normalnya yang biasanya hanya satu setengah jam dengan dua mesin. “Sedangkan saat itu pakai tiga mesin saja empat jam,” kata Wahyono menjelaskan.

Payang, sebutan untuk jaring bagi warga Roban yang rusak itu perlu pembenahan selama empat hari dengan biaya mencapai Rp700 ribu, sedangkan hasil tangkapan tidak ada. Artinya nelayan merugi yang ditanggungnya sendiri.

Wahyono mengatakan sebelumnya nelayan tidak pernah ada yang alat tangkapnya terkena bongkahan batu dan tersangkut batubara. Kalaupun alat tangkap ada yang rusak, biaya pembenahan hanya puluhan ribu saja. “ Itu pun jarang dan hanya kerusakan wajar,” katanya .

Penghasilan nelayan Roban secara harian pun anjlok. Sebelum ada pembangunan proyek pembangkit penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan sekarang penghasilan itu harus terpotong jika alat tangkap tersangkut batubara atau limbah proyek tersebut.

Rata-rata per hari sebelum ada pembangkit para nelayan mendapatkan sekitar 10 kilo gram dengan berbagai jenis hasil tangkapan bernilai Rp1 juta. Sedangkan setelah adanya pembangkit, tangkapan yang dihasilkan sekitar 5 hingga 7 kilo gram dengan nilai jual sekitar Rp 700 ribu.

“Hal tersebut masih ditambah pengeluaran yang lebih banyak untuk biaya solar sebanyak 60 liter karena jarak tangkap lebih jauh. Sedangkan sebelumnya hanya 40 liter,”  Wahyono menambahkan.

Hambatan lain juga dirasakan sejakk akhir tahun lalu nelayan tidak boleh mendekat ke area PLTU. Jika melanggar dan ketahuan polisi air, maka alat tangkap akan disita dan dikenakan denda.  Rata-rata hasil tangkapan nelayan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Roban Timur berupa kerang srimping, udang, cumi-cumi,  sotong, rajungan, kepiting, ikan bawal, petek, kembung, kuniran dan banyak macam lainya.

Tabel pendapatan nelayan Batang, Abdul Arif/Serat.id

Data di TPI setempat menunjukkan sejak 2015 nilai lelang ikan hasil tangkap nelayan setempat sebesar Rp2,2 miliar dari jumlah ikan yang dijual sebanyak 202.087 kilogram. Pada tahun 2016 naik menjadi Rp2,6 milar total yang terjual seberat 217.694 kilogram. 

Sejak tahun 2017 bertepatan operasional PLTU pendapatan nelayan mulai terkena dampak, hal itu dibuktikan dengan nilai lelang Rp2,041 miliar dari penjualan ikan tangkap seberat 185.572 kilogram. Sedangkan tahun 2018 nilai lelang nelayan setempat naik tipis Rp2,1 dari hasil penjualan 176.788 kilogram.

Hal itu dikuti kenaikan di TPI di Roban Barat, pada 2020 pendapatan nelayan Rp 2.9 miliar sedangkan di TPI Roban timur masih tetap Rp 2.1 miliar. Meski naik dibanding tahun 2019  hanya sampai bulan Agustus Rp 1,3 miliar

Kenaikan rata-rata tahunan hasil lelang ikan di TPI sekitar PLTU itu, kata Wahyono, karena kerja keras nelayan yang melautnya lebih jauh dari kawasan pantai. Hal itu juga berdampak pada biaya operasional kebutuhan saat menangkap ikan.  

Kampung Roban Timur yang paling terdampak Pembangunan PLTU dihuni 183 kepala keluarga, dengan 145 perahu dengan mesin tempel di bawah 30 groostone  serta 280 nelayan. Satu perahu biasanya ada dua nelayan, jadi yang aktif sekitar 280 nelayan.

Sebagian besar, dan bahkan hampir semua penduduknya menolak adanya pembangunan mega proyek itu. Climate and energy campaigners Greenpeace Indonesia, Didit Haryo mengatakan meski PLTU Batang belum beroperasi namun kerugian yang ditanggung warga sekitar cukup signifikan.

“Dampak yang ditingalkan sangat signifikan. Bagaimana nelayan jaringnya sering rusak, serta batubara yang tercecer ke laut juga mencemari lingkungan,” ujar Didit.

Saat PLTU tersebut sudah mulai beroperasi akan lebih banyak tongkang yang hilir mudik di perairan Batang dan akan lebih mengganggu nelayan.

“Jadi pasti akan berdampak pada penurunan penghasilan nelayan. Dan seperti pltu kebanyakan, kedepanya masyarakat petani pun juga akan mendapatkan imbasnya. Yakni dari pencemaran udara akibat hasil pembakaran batubara itu,” kata Didit menambahkan.

Menurut dia, dampak pencemaran tersebut tidak dalam waktu yang singkat, namun jangka panjang yang cukup konsisten dan presisten. Sehingga secara bertahap tenaman di sekitar pembangkit itu akan layu dan rusak.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Eddy Prawoto mengakui angka kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2020 mengalami peningkatan.

“Secara Data yang berhasil diperoleh di lapangan, angka kemiskinan mengalami peningkatan. Artinya yang miskin bertambah,” kata Eddy.

Menurut dia,  data tahun 2019 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang sebanyak 8,35 persen sedangkan tahun 2020 meningkat sebanyak 9,13 persen dari total  jumlah penduduk  768 583,00 jiwa.

PT Bhimasena Power Indonesia tidak memberi jawaban saat dikonfirmasi Serat.id, terkait keluhan warga di sekitar kawasan pembangkit. meski sudah mengajukan surat permohonan wawancara yang sudah dikirim pada Rabu, 24 Februari 2021 lalu. (*)

Tulisan ini merupakan liputan Fellowship Pasopati, kolaborasi Serat.id dan Yayasan Auriga Nusantara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here