BERBAGI

Roadmap IHT bersifat mendesak segera dirancang karena menjadi pedoman dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dan seluruh stakeholder terkait.

Ilustrasi tanaman tembakau (sumber pixabay.com)

Serat.id– Asosiasi Petani Tembakau Indonesia minta pemerintah penyusunan Roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT). Penyusunan  itu seharusnya dilakukan Kementerian Perekonomian sebagai leader sektor.

“Sebagai salah satu industri penopang penerimaan negara, perlu adanya insiasi dari pemerintah dalam menyusun arah kebijakan IHT melalui kehadiran roadmap atau peta jalan,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji  Kamis, 11 Maret 2021.

Baca juga : Dewan Minta Produsen Rokok Tak Impor Tembakau

Nasib Miris Petani Tembakau Temanggung

Kenaikan Harga Rokok Salah Satu Kunci Pengendalian Anak Perokok

Menurut Parmuji, penyusunan roadmap IHT bersifat mendesak untuk segera dirancang karena menjadi pedoman dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dan seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya.

“Selain itu, roadmap dapat meminimalisir kegaduhan polemik IHT dengan merumuskan strategi pengembangan IHT yang tepat,” kata Agus menambahkan.

Sedangkan roadmap perlu dibahas lintas instansi sehingga menjadi kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan beragam aspek, termasuk aspek penerimaan negara (ekonomi), serapan tenaga kerja, dan kesehatan.

Agus juga mewanti-wanti perlunya satu komando dalam membahas roadmap IHT, dan tugas itu bisa diambil oleh Kemenko Perekonomian. Hal itu dinilai pentin karena peran Kemenko Perekonomian mensinergikan arah kebijakan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan yang secara formal dibawa oleh masing-masing Kementerian terkait.

“Agar tercipta kebijakan yang berimbang sebagai pedoman berusaha untuk mewujudkan kelangsungan IHT nasional yang berkeadilan,” kata Agus  menjelaskan.

Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengatakan, sebenarnya roadmap IHT sudah sangat banyak, termasuk Kementerian Perindustrian sebenarnya sudah punya roadmap sejak tahun 2009 dan 2015. Namun pada tahun 2015 berdasarkan putusan Mahkamah Agung, diminta untuk mencabut roadmap tersebut.

“Sebenarnya di roadmap tahun 2015, Kemenperin sudah mempertimbangkan masalah-masalah seperti pasokan tembakau untuk industri, bagaimana tenaga kerjanya, penerimaan negara, petani dan masalah aspek kesehatan,” kata Edy Sutopo.

Tercatat Putusan Mahkamah Agung nomor 16 mencabut roadmap tersebut, termasuk harus mencabut Permenperin nomor 63, karena dinyatakan bertentangan dengan UU Kesehatan dan lain sebagainya.

Edy mengusulkan prinsip penyusunan roadmap IHT masa depan tetap harus ada keseimbangan. Yaitu mempertimbangkan berbagai aspek, baik ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan. “Selain itu juga harus mempertimbangkan karakteristik IHT nasional baik itu penyerapan tenaga kerja yang tinggi, keterkaitan hulu hilir sektor pertanian tembakau dan cengkeh, juga kretek sebagai produk khas Indonesia,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here