BERBAGI

Sejumlah petani pemilik lahan dituduh melakukan penyanderaan, pengeroyokan, pencurian, pemerasan, perusakan barang hingga perbuatan tidak menyenangkan.

Ilustrasi Abdul Arif/Serat.id

Serat.id – Cahyadi, harus merasakan susahnya menjadi narapidana selama tujuh bulan usai menolak  rencana pembangunan PLTU Tahun 2014 lalu. Kala itu dia tuduh pasal penganiayaan saat demonstrasi menolak pembangunan PLTU di balai desa Karanggeneng, kecamatan Kandeman.

“Saya dituduh melakukan penganiayaan terhadap pendukung PLTU,”  kata Cahyadi saat ditemui di rumahnya, desa Karanggeneng pada Jumat, 5 Februari 2021.

Sebelumnya, empat petani lainya disangkakan dengan pasal berlapis-lapis, dan disebut  telah melakukan penyanderaan, pengeroyokan, pencurian, pemerasan, perusakan barang dan perbuatan tidak menyenangkan.

Berita terkait : Di Balik Keramaian Yang Tak Menguntungkan Petani dan Nelayan

Meretakkan Hubungan Kekerebatan

Cahyadi tak sendirian, ia bersama petani lain Charman juga dijebloskan ke penjara, dengan tuduhan telah melakukan pengeroyokan.

Cahyadi mengaku sengaja dikriminalisasi karena kritis terhadap rencana pembangunan PLTU. Meski ia tak pernah melakukan kekerasan. “Saat demonstrasi ada seorang preman sewaan memukulkan batu ke arah mulutnya hingga  berdarah, kemudian preman tersebut menuduh saya sebagai pelaku pemukulan itu,” kata Cahyadi menambahkan.

Ia menjelaskan motif kriminalsiasi sebagai upaya agar dirinya mau menjual tanahnya yang terdampak pembangunan PLTU. “Kalau di daerah (Pengadilan Negeri Batang) saya diputuskan bebas, tapi keputuan Makamah Agung  saya bersalah dan dipenjarakan,” kata Cahyadi menjelaskan.

Keyaikinan kriminalsiasi terkait dengan pembebashan lahan untuk PLTU saat kehadiran Bupati Batang saat itu, Yoyok Riyo Sudibyo yang mendatangi rumahnya. Kala itu Yoyok memberikan penawaran negosiasi sambil menunjukan berkas perkara.

“Kalau pak Cahyadi ikut saya, maka kasus ini akan aman, tapi kalau tidak ya saya serahkan berkas ini ke kejaksaan negeri,” kata Cahyadi menirukan ucapan Yoyok.

Baca juga : Kemarau, Produksi Jamur Tiram di Batang Anjlog

Nasib Petani Bawang Merah pada Masa Krisis

Bertani Tanpa Lahan

Ancaman bupati tak membuat Cahyadi gentar, ia tetap akan mempertahankan lahan miliknya seluas 10.572 meter persegi yang selama ini menjadi sumber ekonominya. Keberadaan lahan itu juga digunakan para buruh tani, penggembala kambing untuk mencari nafkah.

Menurut Cahyadi, PT  BPI sengaja mengkoordinir preman kampung unuk menakuti warga, terlebih janda-janda tua agar mau menjual tanahnya kepada mereka. “Teror itu didapati warga setiap hari,” katanya.

Cahyadi bersama sejumlah petani lain di kampungya tak pernah mlepas lahannya. Negara tetap membebaskan demi investasi dengan harga beli jauh dari nilai ganti rugi yang dititipkan  di pengadilan negeri Batang. Hal itu menjadi alasan Cahyadi tak mau mengambilnya karena tak sesuai harga.

Tercatat harga yang ditawarkan Rp25 ribu per meter, lalu naik Rp35 ribu hingga terakhir kemudian Rp50 ribu. Hingga akhirnya dinaikan menjadi Rp 100 ribu per meter persegi.

Lahan yang miliki Cahyadi ditanami melati, kacang tanah, dan padi yang saat itu bisa penghasilan harian dari melati sekitar 5 kilo gram lebih dengan harga Rp50 ribu per kilogram. Sedangkan hasil padi dengan masa panen tiga kali setahun yang hasilnya sekali panen  Rp7 juta. Belum lagi kacang panjang ia bisa panen dua kali dalam tiga hari.

Kini tak ada lagi tanah garapan untuk Cahyadi. Ia bersama 45 petani lainya hanya bisa pasrah terhadap kebijakan pemerintah, meski tak ada lagi pemasukan seperti yang diharapkan.

“Sekarang tak ada lagi pemasukan. Mau kerja juga sudah tua dan kepandaian saya ya bertani. Ini namanya memiskinkan rakyat, bukan memberi solusi,” katanya. (*)

Tulisan ini merupakan liputan Fellowship Pasopati, kolaborasi Serat.id dan Yayasan Auriga Nusantara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here