BERBAGI

Protes polusi akibat industri berbahan bakar batu bara juga  disampaikan  warga dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu penyangga PLTU batu bara

Ilustrasi pencemaran udara, pixabay.com

Serat.id –  Partai Hijau menyatakan menolak aturan limbah yang tertuang dalam  Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Partai yang belum masuk parlemen itu juga menolak energi batu bara  dan  mendukung langkah publik mengoreksi pemerintah secara konstitusional.

 “Energi batubara saja, kami tolak. Apalagi bila kini pemerintah melindungi dan membela limbahnya.” kata salah satu Presidium Nasional partai Hijau, John Muhammad, Selasa, 16 Maret 2021.

Baca juga : Polusi Udara Picu Penyakit Kanker

Warga Winong Tagih Penyelesaian Limbah Udara PT S2P

Indonesia Negara Paling Polutif se-Asia Tenggara

John menyatakan partainya mensikapi aturan yang meloloskan  limbah batu bara bukan bagian dari limbah berbahaya speerti yang tercantum dalam peraturan pemeirntah nomor 22 tahun 2021. Ia juga mengajak publik jangan terjebak dengan polemik limbah batubara saja, namun  industri batubara yang menjadi pangkal masalah seolah-olah disetujui.

“Energi batubara, selain termasuk energi kotor bersama dengan bensin, solar dan turunan energi fosilnya, telah terbukti menyebabkan banyak penyakit dan kematian dini,” kata John menjelaskkan,

Presedium lain parati Hijau Kristina Viri Partai mengatakan bahaya energi batu bara sebagai sumber  pencemaran karbon dioksida terbesar yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau 14.4 gigaton pada 2018 dan merupakan penyumbang 40 persen total emisi bahan bakar fosil serta lebih dari 25 persen total emisi gas rumah kaca global.

“Bahkan pada 2018, Sekretaris Jenderal  PBB, Antonio Guterres telah meminta dunia untuk menghentikan pembangkit listrik batubara di 2020. Sementara Pemerintah Indonesia malah melanjutkannya dan mengampuni limbahnya,” kata Viri menegaskan.

Menurut Viri, tren global menunjukkan keberpihakan pada transisi energi bersih, namun pemerintah Indonesia justru mengambil langkah berkebalikan dengan terus memihak dan  memberikan keistimewaan pada sumber energi kotor.

Protes polusi akibat industri berbahan bakar batu bara juga  disampaikan  warga dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu penyangga PLTU batu bara yang diproduksi PT Sumber Segara Primadaya.

Kordinator kampanye Jaringan Pemerduli Lingkungan Cilacap, Sangidun mengatakan keberadaan tempat penyimpanan limbah Fly Ash Buttom Ash hasil pembakaran batu bara PLTU Cilacap mempunyai sejarah kelam bagi Kesehatan masyarakat dusun Winong yang berdampingan langsung dengan PLTU PT S2P Cilacap.

“Ancaman Kesehatan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk dapat lebih mengawasi industry dalam pengelolaannya, bukan justru palah mengeluarkan fly ash dan buttom ash dari kategori limbah B3,” kata Sangidun.

Ia mengatakan penghapusan limbah batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) merupakan kejahatan lingkungan yang dilakukan Negara, hasil pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash (FABA) berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan hidup.

“Mencabut FABA sebagai limbah B3 adalah bentuk kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan Negara untuk kepentingan, keuntungan Korporasi, jadi Negara sendiri yang melakukan kejahatan,”kata Sangidun menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here