BERBAGI

Pertukaran informasi, bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis, sosialisasi anti pencucian uang, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem teknologi informasi, koordinasi pemeriksaan (audit), penelitian dan pengembangan, hingga penugasan pegawai

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah itu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Dalam mencegah dan memberantas TPPU dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar instansi pemerintah, salah satunya MoU ini,” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae, usai menandatangani MoU, Kamis, 18 Maret 2021.

Baca juga : PPATK Hentikan Transaksi dan Aktivitas Rekening FPI

Ini Urgensi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

BNNP Jateng Limpahkan Kasus Pencucian Uang Narkotika dengan Barang Bukti 1 Kg

Dian mengatakan MoU itu akan menjadi landasan bagi PPATK dan BPKP dalam melaksanakan kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU. “MoU ini cukup strategis untuk keduanya, apalagi BPKP memiliki informasi berupa data hasil pengawasan yang dapat dioptimalkan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU,” kata Dian menambahkan.

Menurut Dian, PPATK berkepentingan untuk melindungi stabilitas sistem perekonomian dan integritas sistem keuangan, hal itu sebagai sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Beberapa rencana kerja PPATK guna mendukung tujuan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada penegak hukum dalam berbagai pengungkapan perkara, termasuk monitoring penyaluran dana penanganan pandemi Covid-19. Bagi PPATK, kerja sama dengan BPKP akan menjadi sinergi positif dalam menjaga integritas pembangunan hingga ke berbagai daerah.

“Kerja sama dengan BPKP akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan,” katanya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerja sama dengan PPATK akan mendukung pengawasan yang dilakukan BPKP agar semakin efektif.  Sedangkan penandatanganan MoU  diharapkan dapat memberikan manfaat untuk PPATK dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“BPKP memiliki kompetensi dalam hal accounting dan punya unit audit investigatif yang dapat melakukan audit forensic sehingga dengan kerja sama ini diharapkan akan menambah kompetensi dalam menganalisis data-data penyimpangan,” kata Yusuf.

Tercatat kerja sama PPATK dan BPKP bukanlah baru. Kolaborasi keduanya secara formal sudah dibangun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman pada tahun 2007 silam.

Nota Kesepahaman tersebut dijalin dalam rangka kerja sama pertukaran informasi dan penanganan kasus yang terindikasi pidana. Sejak tahun 2015 hingga 2020, PPATK telah menyampaikan 18 produk informasi, baik proaktif maupun berdasarkan permintaan BPKP dalam rangka audit investigasi.

Ruang lingkup MoU antara BPKP dan PPATK antara lain meliputi pertukaran informasi, bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis, sosialisasi anti pencucian uang, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem teknologi informasi, koordinasi pemeriksaan (audit), penelitian dan pengembangan, hingga penugasan pegawai. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here