BERBAGI

Lagi, celah kriminalisasi lewat  undang-undang informasi dan trasaksi elektronik

Hukum,sidang
Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id – Seorang konsumen klinik kecantikan, Stella Monica menjadi tersangka usai dia mengeluhkan layanan yang ia rasakan. Dia dilaporkan pengelola klinik L’VIORS Beauty Clinic Surabaya. 

“Stella dijerat dengan Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 UU 19/2016 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik,” kata Kuasa Stella dari YLBHI-LBH Surabaya, Habibus,  Kamis, 18 Maret 2021.

Menurut Habibus, kasus yang menimpa Stella berawal keluhan kepada klinik klinik kecantikan L’VIORS Beauty Clinic Surabaya yang kemudian melaporkan dirinya ke Polda Jawa Timur terkait tuduhan melakukan pencemaran nama baik terkait unggahan screenshot atau tangkapan layar percakapan Stella dengan seorang dokter kulit di Instastory Instagram yang berisikan curahan hati Stella tentang kondisi kulitnya usai melakukan perawatan di klinik tersebut.

“Dalam tangkapan layar tersebut, Stella direkomendasikan untuk menggunakan sebuah produk oleh seorang dokter yang mengkhawatirkan kondisi kulit Stella tanpa bermaksud mencemarkan nama baik klinik kecantikan yang saat ini melaporkannya,” kata Habibus menambahkan.

Baca juga : UU ITE Rawan Jadi Alat Represi Kritik

Ini Sejumlah Pasal UU ITE Yang Wajib Direvisi

Sidang uji UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Ini Kata Ahli

Ia menggungah tangkapan layar pada tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditanggapi oleh kawan-kawan Stella. Mereka mengaku terkejut karena Stella memutuskan untuk menghentikan perawatan kulitnya sekaligus melihat kondisi kulit wajah Stella yang meradang usai perawatan.

Kawan-kawan Stella lalu juga membagikan pengalaman mereka yang serupa karena pernah melakukan perawatan kecantikan di klinik serupa.  

Pada tanggal 21 Januari 2020, Stella menerima surat somasi oleh pengacara klinik L’VIORS Surabaya yang menyatakan bahwa Stella telah mencemarkan nama baik klinik L’VIORS dan harus memenuhi permintaan somasi dari mereka yaitu dengan menerbitkan permintaan maaf di media massa (koran) minimal setengah halaman untuk tiga kali penerbitan berbeda hari.

Setelah dikirimi somasi, Stella dan keluarga mencoba berkali-kali  bernegosiasi dengan pihak klinik karena merasa keberatan dengan permintaan mereka yang bisa menghabiskan dana sangat besar, sedangkan Stella dan keluarga tidak memiliki uang sebanyak untuk memasang iklan permintaan maaf di koran.

“Upaya dialog dan negosiasi sudah berkali-kali dilakukan, bahkan Stella sudah mengunggah video permintaan maaf dengan wajah yang masih terdampak perawatan klinik pada akun Instagram pribadi. Pihak pelapor malah minta video tersebut untuk dihapus,” kata Habibus menjelaskan

Stella akhirnya ditetapkan sebagia tersangka oleh tim Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Saat ini kasus Stella sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan Stella akan segera menjalani sidang atas tuduhan pencemaran nama baik.

Padahal, Stella sebagai konsumen yang sadar akan hak-haknya seharusnya dilindungi oleh UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Stella punya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.

Kini Stella juga didampingi Koalisi Pembela Konsumen. Lembaga pendamping itu menilai pelaporan pihak klinik terhadap Stella tak dapat dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan objek dari Pasal 27 Ayat 3.

“Salah kaprah menerapkan pasal pencemaran nama baik untuk Stella karena ia tidak menyebut nama pelapor,” kata Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE), Anindya Shabrina.

Menurut Anindya, kejaksaan harus menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) karena adanya ketidakadilan dalam kasus ini. “Selain itu pemerintah sedang mengkaji revisi UU ITE karena sejumlah pasal, termasuk 27 Ayat 3 dinilai karet atau multitafsir,” kata Anindya menambahkan.

Ia menejlaskan, komplain dari konsumen tidak boleh disikapi dengan represif apalagi pemidanaan. Kritik dan saran merupakan hal wajar dari konsumen, sehingga seharusnya disikapi dengan arif dan bijaksana. Hak konsumen sepenuhnya dilindungi oleh UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga seluruh tuntutan terhadap Stella Monica harus dihentikan.

“Kami juga mendesak pemerintah dan DPR segera mencabut pasal karet dalam UU ITE, menghentikan penyidikan, penuntutan, persidangan serta membebaskan semua korban ketidakadilan atas penerapan pasal karet ini,” kata Anindya menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here