BERBAGI

Sikap Golkar yang menganggap RUU PPRT belum mendesak dibahas dapat menghambat langkah 5 juta PRT

Ilustrasi peringatan hari perempuan dunia (AJI Indonesia)

Serat.id –  Aliansi Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan, (GERAK) menyebut dua kali politisi Golkar mengeluarkan pernyataan yang mendiskriminasi perempuan. Pernyataan pertama tentang tidak perlunya UU Perlindungan PRT dan yang kedua tentang mengeluarkan persalinan dari BPJS .

“Pernyataan ini menunjukkan para Politisi Golkar tidak paham tentang Konstitusi. Pasal 28H ayat (2) mewajibkan adanya kemudahan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan dan perempuan masuk di dalamnya,” kata juru bicara GERAK, Jumisih, Minggu, 21 Maret 2021.

Baca juga : Catatan Hari Perempuan Dunia

Penyebab perempuan Korban Kekerasan Berbasis Online Engan Melapor

Perbudakan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng

Padahal, kewajiban Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, (CEDAW) yang mewajibkan adanya afirmasi untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

“Termasuk mencabut komponen biaya persalinan dari BPJS adalah sikap yang abai terhadap angka kematian ibu dan anak. Ini sesuai dengan kondisi tahun 2017, Indonesia sudah menempati posisi tertinggi ketiga untuk angka kematian ibu dan anak di ASEAN,” karta Jumisih menambahkan.

Sikap Golkar yang menganggap RUU PPRT belum mendesak dibahas, kata Jumisih, dapat menghambat langkah 5 juta PRT yang seharusnya bebas dari rantai kekerasan dan diskriminasi yang rentan mereka alami di dunia kerja.

Selain itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh politisi Golkar juga melanggar sumpah dan janji Anggota DPR 2019-2024 yang seharusnya sebagai politisi yang diamanatkan haisl Pemilu harus bersikap adil,.

Namun sayangnya mereka justru menunjukkan sikap sebagai agen perbudakan modern dan bentuk pengingkaran atas hak reproduksi buruh perempuan.  Sikap yang ditunjukkan oleh politisi Golkar tersebut merupakan ancaman serius bagi pekerja perempuan yang saat ini juga dirugikan dengan kehadiran UU Cipta Kerja.

Menurut Jumisih kesehatan reproduksi perempuan sejatinya adalah basis kerja produksi, jika itu diingkari maka akan mengganggu kerja-kerja produksi. Pekerja Perempuan yang sehat sangat berkontribusi untuk memajukan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah pun berulang kali mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap sulitnya akses kontrasepsi. Hal ini akan semakin memperburuk kerentanan terhadap perempuan, khususnya di daerah terpencil.

Selain itu, usulan dari Partai Golkar untuk mengeluarkan persalinan dari BPJS juga menambah beban perempuan korban kekerasan seksual yang hingga kini masih menanti pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

GERAK Perempuan mendesak agar pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu pemeirntah harus mempertahankan komponen biaya persalinan dalam BPJS.

“Meratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja dan mencabut  UU nomor 11 tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Jumisih menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here