BERBAGI

Puncak kekerasan tersebut kembali terjadi pada Maret 2021, pelaku menampar pipi korban, memukul kepala korban dengan botol minum ukuran 800 mili liter hingga botol tersebut terpental

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id – Seorang komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah, berinisial SH, dilaporkan ke pimpinan lembaganya  karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). SH diduga memukuli istrinya hingga membuat fisik luka dan psikis tak stabil atau mengalami trauma.

“Kekerasan tersebut telah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak 2010 hingga 2021,” kata Kepala divisi bantuan hukum Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Nihayatul Mukharomah di kantor KIP, Kamis, 8 April 2021, siang tadi.

Baca juga : Korban KDRT Perlu Pendampingan Tenaga Kesehatan

Perbudakan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng

LRC-KJHAM: Tampilan Pakaian Bukan Jadi Alasan Pemicu Kekerasan Seksual

Nihayatul mengatakan KDRT pertama dilakukan pelaku pada 2010  dan pada April 2016, ketika korban mendapati percakapan pelaku dengan perempuan lain di dalam handphone pelaku, yang isinya layaknya sepasang kekasih. “Hal itu memicu percekcokan hingga terjaid kekerasan,” kata Nihayatul menambahkan.

Kejadian tersebut pernah dimediasi oleh Komisi Informasi, saat itu pelaku sebagai asiaten komisioner dan difasiliasi oleh Ketua KIP Jawa Tengah kala itu, Rahmulyo Adi Wibowo, dengan harapan agar mempertahankan rumah tangganya.

Namun pelaku malah tetap melakukan kekerasan fisik, puncak kekerasan tersebut kembali terjadi pada Maret 2021, pelaku menampar pipi korban, memukul kepala korban dengan botol minum ukuran 800 mili liter hingga botol tersebut terpental.

“Pelaku juga mendorong korban dan memukul hidung korban sebanyak 2 kali, hingga korban mengeluarkan darah sampai tercecer di lantai, pakaian serta sofa. Ironisnya kejadian itu dilakukan pelaku di depan anak-anak mereka,” kata Nihayatul menjelaskan.

Perilaku salah salah satu komisisoner KIP Jateng tersebut dituding melanggar pasal 44 dan pasal 45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, sebagai pejabat publik,  pelaku seharusnya memberi contoh yang baik.

“Selain itu pelaku paham hukum dan keberadaanya sebagai komisioner KIP didukung oleh kawan-kawan organisasi gerakan yang memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi,” katanya.

LRC-KJHAM meminta KIP Jawa Tengah melakukan tindakan memanggil dan memeriksa pelaku, membentuk dewan etik yang berperpektif gender. Sehingga menghasilkan pemeriksaan yang segera diserahkan kepada komisi informasi pusat, dan Gubernur Jawa Tengah untuk memberhentikan dengan tidak hormat pelaku sebagai komisioner.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan mengatakan akan membawa aduan tersebut ke rapat pleno komisioner, untuk menentukan langkah yang akan dilakukan.

“Rapatnya akan digelar segera, mungkin minggu depan. Kami akan klarifiksi juga terhadap terlapor,” kata Sosiawan.

Ia berharap permasalahan itu bisa segera terselesaikan, dan tak terulang lagi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here