Sebelumnya, gereja yang baru saja berfungsi di Dusun Badut Lor, Desa Argorejo, Bantul ditolak warga sekitar.

Pendeta Tigor Yunus Sitorus, pemimpin Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel, Sedayu Bantul sedang memimpin kebaktian memperingati wafatnya Yesus Kristus, Jumat (2/4). Kebaktian itu berlangsung di bawah tenda sederhana/ Bambang Muryanto, Serat.id

Serat.id – Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel, akhirnya bisa berdiri  di Dusun Jurug, Desa Argosari, Bantul.  Sebelumnya upaya mendirikan tempat ibadah itu melalui jalan berliku.

“Saya bisa menangis jika melihat proses pembangunan gereja ini,” ujar  Pendeta Tigor Yunus Sitorus, saat pertama kali memimpin ibadah, pekan lalu.

baca juga : Gereja Gedangan, Simbol Sejarah Katolik di Kota Semarang

Polemik Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari

Ini Persiapan Ibadah Paskah di Tengah Ancaman Teromm

Cita-cita umat mendirikan ibadah harus melewati jalan berliku. Gereja mereka di Dusun Badut Lor, Desa Argorejo, Bantul yang baru saja mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Januari 2019 itu tidak bisa digunakan beribadah karena ditolak warga.

Sedangkan warga sekitar beralasan takut ada kristenisasi dan menganggap Sitorus melanggar janjinya. Saat membangun rumah sekaligus tempat ibadah itu tahun 2003.

Kala itu pendeta Sitorus dipaksa warga meneken perjanjian yang menyatakan rumahnya tidak akan digunakan sebagai gereja. Mediasi antara warga dengan Sitorus yang dilakukan Camat Sedayu, Fauzan Mu’arifin berlangsung seru dan menemui jalan buntu.

Fauzan kemudian menyerahkan kasus ini kepada Bupati Bantul. Namun, tidak berusaha melindungi, Bupati Bantul, Suharsono justru berdiri di pihak warga dengan mencabut IMB gereja, 26 Juli 2019.

Kebijakan ini keluar menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bantul dimana Suharsono bersaing melawan wakilnya, Abdul Halim Muslih.

Kasus yang menimpa GPdI Immanuel Sedayu ini menyumbang daftar panjang kasus intoleransi di Yogyakarta yang pluralis dan dikenal sebagai “Indonesia mini”. Setara Institute mencatat dalam lima tahun terakhir (2014-2019) ada 37 kasus intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tercatat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis menyebutkan dua alasan pencabutan. Pertama, tidak memenuhi aturan dalam Peraturan Bupati Bantul No.98/2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, yaitu ketentuan bangunan tersebut sudah berdiri dan digunakan sebagai tempat ibadah secara permanen sebelum 21 Maret 2006.

Kedua, bangunan dipergunakan sebagai tempat tinggal dan tidak memiliki ciri sebagai tempat ibadah.

“Tim Kementrian Agama Kabupaten Bantul tidak cermat dalam melakukan verifikasi,” ujar Helmi Jamharis, pada  Juni 2019.

Sitorus yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta kemudian menggugat keputusan Bupati Bantul ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Oktober 2019. Namun saat proses sidang berjalan, ada proses perdamian di Kantor Bupati Bantul, Rabu, 8 Januari 2020 dan Sitorus mencabut gugatannya.

Dari informasi yang diterima Serat.id, ada kelompok sipil yang melobi Sitorus agar mencabut gugatannya. Imbalbaliknya mereka membantu menemukan lokasi baru yang cocok bagi rumah ibadah GPdI Sedayu.

Akhirnya, lokasi baru ditemukan, sepetak tanah berkuran 246 meter persegi yang ditanami pohon jati di Dusun Jurug, Argosari, Bantul. (*)  BAMBANG MURYANTO, (Yogyakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here