Minta data dan update perkembangan revisi perda Tata Ruang Kabupaten Rembang, termasuk meminta keterlibatan aktif dalam revisi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang

warga kendeng
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) memperingati hari sumpah pemuda dengan menggelar acara warga dengan tajuk “Pemuda Indonesia Bersumpah untuk Ibu Bumi”. 28 Oktober 2020

Serat.id –  Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) mengeruduk kantor dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rembang menagih  Pansus revisi RTRW setempat tahun 2011 hingga 2031. Kedatangan mereka merupakan kali kedua menagih tindaklanjut dari audiensi sebelumnya tanggal 3 Maret 2021 terkait janji DPRD Rembang yang belum ditepati.

“Dewan sebelumnya mengikutsertakan JM-PPK dalam pembahasan revisi Perda RTRW Kabupaten Rembang,” kata juru bicara JM-PPK, Joko Prianto, saat mendatangi DPRD, Senin, 12 April 2021 siang tadi.

Menurut Joko, Pasca revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah 2019 lalu, semua daerah kabupaten dan kota juga melakukan revisi termasuk kabupaten Rembang.

“Namun sampai dengan hari ini, JM-PPK belum mengetahui sampai mana proses revisi perda RTRW Kabupaten tersebut. Usulan kami juga belum pernah didengar dewan,” kata Joko menambahkan.

Baca juga : Raperda RTRW Jateng Ancam Keberlangsungan Ekologis

RTRW Jateng hilangkan 878 Ribu Hektare Lahan Pertanian

Revisi RTRW Jateng Perhatikan KLHS Kendeng

Selain itu usulan dan keterlibatan yang mereka lakukan dijamin dalam Pasal 65 ayat (1) UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.

Termasuk UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dimana masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam rencana perundang-undangan mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

Meski sudah mendapatkan draft revisi perda RTRW, JM-PPK menilai bahwa beberapa point besar perlu menjadi perhatian serius oleh pansus IV DPRD terkait revisi ini.

JM-PPK menyebut dalam revisi perda tata ruang Provinsi, menyebutkan Rembang menjadi kawasan yang rentan terhadap pengrusakan-pengrusakan lingkungan. Mulai dari adanya Wilayah Usaha Pertambangan dalam Pasal 80, Kawasan Industri Prioritas Provinsi Pasal 85, dan Kawasan Industri Terpadu Pasal 102.

Pengaruh utama pasal-pasal itulah yang akan memunculkan banyak kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang akan terjadi kedepan. Namun disisi lain, pasal 34 perda Tata Ruang ini menjelaskan bahwa Rembang masuk sebagai kawasan lindung.

“Artinya peraturan daerah RTRW Provinsi ini banyak sekali ketidaksinkronan dari pasal per pasalnya,” kata Joko menegaskan.

JM-PPK meminta data dan update perkembangan revisi perda Tata Ruang Kabupaten Rembang, termasuk meminta keterlibatan aktif dalam revisi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here