“Ini adalah hari ke 5 dari masuknya pelaporan korban, sesuai dengan pasal 15  Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 bahwa maksimal hari ini kami sudah menerima jawaban atas diterima atau tidaknya laporan tersebut,”

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id – Jaringan Peduli Perempuan dan Anak atau JPPA Jawa Tengah kembali mendatangi kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jateng di Jalan Tri Lomba Juang, Kota Semarang. Mereka menagih penanganan  kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu komisioner KIP berinisal SH.

“Ini adalah hari ke 5 dari masuknya pelaporan korban, sesuai dengan pasal 15  Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 bahwa maksimal hari ini kami sudah menerima jawaban atas diterima atau tidaknya laporan tersebut,” kata koordinator advokasi JPPA, Nihayatul Mukaromah, saat mendatangi  kantor KIP, Jumat, 16 April 2021 siang tadi.

Nihayatul  menilai KIP lamban dalam menangani kasus tersebut dan terkesan membela pelaku. “Ini kan juga hak korban untuk mengetahui jawaban atas laporannya,” kata Nihayatul menambahkan.

Berita terkait : FoINI Minta Kasus KDRT Oleh Komisioner KIP Jateng Diusut Tuntas

KDRT Oleh Komisoner KIP Jateng, Zaenal Abidin : Kami Tak Melindungi Pelaku

Seorang Komisioner KIP Jateng Diduga Melakukan KDRT

Ia meminta KIP segera menindaklanjuti kasus yang KDRT yang dilakukan SH, karena hal tersebut sebagai kejahatan manusia yang juga bisa mencoreng nama baik sebagai lembaga informasi publik. Tak hanya itu, KIP diminta bekerja secara transparan, melibatkan partisipasi publik, serta membuka pengawasan masyarakat yang seluas-luasnya dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh SH.

Tercatat JPPA juga telah laporkan perbuatan SH ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah pada 29 Maret lalu dan saat sudah proses penyelidikan oleh kepolisian. “Kami juga telah laporkan perbuatan SH ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Pengaduan sudah kami sampaikan pada 29 Maret lalu dan saat ini masih proses penyelidikan,” kata Nihayatul menegaskan.

Ketua KIP Provinsi Jateng, Sosiawan, mengaku telah menindaklanjuti aduan dari JPPA tersebut dengan membentuk Majelis Etik.  “Majelis Etik kita tetapkan Kamis, 15 April kemarin. Setelah ditetapkan, dalam kurun lima hari kerja mereka sudah harus melakukan sidang pertama,” kata Sosiawan.

Menurut dia, dalam kurun waktu 20 hari kerja, mejelis etik sudah harus memberikan rekomendasi putusan ke KIP Jateng.  “Nanti rekomendasi dari Majelis Etik bersifat final. Rekomendasi itu berupa sanksi yang harus diberikan kepada SH, mulai dari ringan, sedang, hingga berat atau pemecatan,” kata Sosiawan menjelaskan.

Jika sanksi yang diberikan dalam bentuk pemberhentian, maka KIP Jateng akan meneruskan kepada Gubernur Jateng. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here