Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia meneken Surat Edaran nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id –  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah mendorong pemerintah dalam hal ini melalui dinas tenaga kerja untuk membetuk satgas THR yang terdiri dari 3 unsur (Pemerintah, Pekerja/Buruh dan pengusaha). Peran Satgas THR di dinas ketenagakerjaan ini harus proaktif dalam memeriksa dan menengahi kewajiban membayar THR.

“Satgas ini dibentuk untuk mengawasi perusahaan yang tidak mengikuti arahan berdasarkan SE THR, Satgas ini juga berfungsi sebagai Pelayanan, Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021,” kata Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim, dalam pernyataan resmi yang diterima Serat.id, Sabtu, 17 april 2021.

Menurut Aulia, keberadaan Satgas itu mengawal pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak. “Jangan sampai ada perusahaan yang tidak lunas membayar THR hingga melewati akhir tahun. SE Menaker tahun ini harus memiliki dampak penegakan hukum yang tegas,” kata Aulia menambahkan.

Baca juga : Potensi THR tak dibayarkan di Jateng Meningkat

Dewan Pers tak mentolerir Wartawan MintaTHR di Luar Perusahaan

Puluhan pekerja Media di Jakarta mengadu masalah THR

KSPI Jateng juga minta pemerintah mempertegas sanksi bagi pelanggar dengan menggunakan Undang Undang diatas SE tentang THR yang masih berlaku.  Keberadaan SE adalah aturan Perundang undangan di Negara ini bersifat tidak mengikat dan menjadi harapan buruh terpenuhi.

Aulia juga minta sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tak tunduk terhadap surat edaran Menaker, meski alasan pandemic.

“Harus disanksi karena SE tentang THR 2021 merupakan produk hukum pemerintah melindungi buruh,” katanya.

Tercatat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia meneken Surat Edaran nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh diperusahaan.

Bagi buruh, Surat Edaran tersebut bukan hanya rule of the game saja, Justru Law Enforcement Terkait Tunjangan Hari Raya (THR) ini  Harus Tegas  di semua  perusahaan. Agar pembayaran  THR sesuai dengan aturan yang ada yaitu Tunjangan Hari Raya wajib , penuh dan  tepat waktu.

“Kami khawatir tanpa pengawasan yang melekat dan mediasi aktif pemerintah, beleid pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun ini akan sulit ditegakkan,” kata Aulia menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here