Larangan peerima bansos akan lebih efektif jika dituangkan ke dalam sebuah regulasi resmi,seperti Peraturan Menteri Sosial (Permensos) untuk menerapkan reward dan punishment atas perilakumembelanjakan dana Bansos untuk beli rokok.

ilustrasi rokok
Ilustrasi Rokok (Abdul Arif/Serat.id)

Serat.id – Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) Keluarga penerima bantuna sosial atau Bansos punya intensitas konsumsi rokok yang lebih besar. Kondisi itu menunjukkan Bansos  bisa juga dipergunakan untuk pembelian hal-hal yang kurang bermanfaat seperti rokok.

“Memang pemberian dana Bansos tidak serta merta membuat penerima yang semula tidak merokok menjadi merokok, namun dana Bansos yang diterima oleh keluarga dengan adanya anggota yang merokok memiliki intensitas konsumsi rokok yang lebih besar dibandingkan non penerima,” kata peneliti dari PKJS-UI,  Renny Nurhasana, dalam keterangan  resmi, Senin,  19 April 2021

Baca juga : Ini Alasan Anak Harus dilindungi dari Dampak Rokok

Kenaikan Harga Rokok Salah Satu Kunci Pengendalian Anak Perokok

Petani Tembakau Minta Pemerintah Menyusun Arah Kebijakan Industri Hasil

Menurut Renny, hasil analisis Tim PKJS-UI menunjukkan bahwa dana oenerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) cenderung meningkatkan konsumsi rokoknya sebesar 0,258 batang per hari atau 1,81 batang per pekan, hal itu lebih banyak dibandingkan mereka yang bukan penerima.

Sedangkan peningkatan intensitas terbesar terjadi pada penerima Beras Sejahtera (Rastra)/BPNT dengan konsumsi rokok meningkat sebesar 0,402 batang per hari  atau 2,8 batang per pekan di antara penerima.

“Adanya peningkatan jumlah konsumsi rokok pada penerima Bansos akan berdampak pada capaian program Bansos itu sendiri. Penerima Bansos yang keluarganya merokok memengaruhi alokasi untuk pengeluaran kebutuhan esensial keluarga, yaitu nutrisi, pendidikan, dan kesehatan,” kata Renny menjelaskan.

Menurut dia, ketika Bansos menyebabkan peningkatan intensitas perilaku merokok, makan bantuan dari negara itu kurang efektif dalam meningkatkan indikator sosial ekonomi. Hal itu dapat memperkuat siklus kemiskinan bagi penerima  Bansos jika perilaku merokok terus berlanjut atau meningkat serta menghambat potensi penuh dari program bantuan.

Tercatat Presiden Jokowi dan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menyampaikan larangan uang Bansos tidak boleh digunakan untuk membeli rokok secara informal melalui media massa.

Hal itu juga menjad alasan  PKJS-UI yang mendukung larangan tersebut akan lebih efektif jika dituangkan ke dalam sebuah regulasi resmi, seperti Peraturan Menteri Sosial (Permensos) untuk menerapkan reward dan punishment atas perilaku larangan membelanjakan dana Bansos untuk rokok.

Ia beralasan reformasi program Bansos yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan bersyarat diharapkan mengurangi risiko Bansos untuk konsumsi rokok.  “Kami mendukung penuh agar pemerintah menekankan perlunya pengurangan perilaku merokok atau pencantuman persyaratan terkait perilaku merokok di antara penerima Bansos ke dalam suatu kebijakan yang tegas,” kata Renny menegaskan.

Selain itu dibutuhkan adanya sinergi lintas sektor dalam penerapan kebijakan pengendalian konsumsi rokok, salah satunya kenaikan harga rokok untuk menjauhkan keterjangkauan pembelian rokok bagi keluarga pra-sejahtera dan penerima Bansos. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here