“Sebagian besar Indonesia pemimpin perusahaan belum sampai (memikirkan hak ibu pekerja), masih memikirkan untung-untung, (sumber daya) manusianya kalau gak bisa ya sudah diganti,”

perempuan dan anak
Ilustrasi, perempuan dan anak, pixabay.com

Serat.id –  Pengajar Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Chloryne Trie,  menyebut perusahaan sering abaikan hak ibu pekerja, meski sebenarnya Peraturan berupa undang-undang dasar hingga Peraturan Daerah (Perda) telah menjamin perlindungan terhadap hak ibu pekerja.

“Sebagian besar Indonesia pemimpin perusahaan belum sampai (memikirkan hak ibu pekerja), masih memikirkan untung-untung, (sumber daya) manusianya kalau gak bisa ya sudah diganti,” kata Chloryne Trie, saat diskusi  “Interdependency Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dalam Aktivitas Bisnis: Peran Penting Pemerintah dan Pelaku Bisnis Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, Selasa, 20 April 2021.

Baca juga : Ini Bahaya Omnibus Law bagi Pekerja Perempuan

Sikap Politikus Partai Ini Dinilai Diskriminatif Terhadap Perempuan

Catatan Hari Perempuan Dunia

Menurut Chloryne, pemerintah terkesan tidak tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan hak ibu pekerja. Padahal,  ketidakpemenuhan terhadap hak ibu pekerja terikat dan berdampak langsung pada pelanggaran hak anak

“Misalnya, ketika ibu pekerja tak memiliki hak atas kesehatan mental. Stres yang didapat dari pekerjaan, maka akan berdampak pada kandungannya atau  bahkan air susu ibu (asi) yang didapatkan bagi anak nantinya,” kata Chloryne, menambahkan.

Masalah lain yang dihadapi ibu pekerja ialah memberi perhatian pada masa perkembangan awal anak, mulai dari fase kehamilan, fase menyusui hingga fase pendidikan. menurut Chloryne, pemenuhan hak ibu pekerja dapat dilaksanakan penuh oleh perusahaan dan pemerintah, sebab, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau UNGPs, yang  memastikan hak asasi manusia dilindungi, dan dihormati dalam aktivitas bisnis.

“Harmonisasi regulasi dan kebijakan diperlukan mulai dari tingkat pemerintah hingga tingkat perusahaan, edukasi jadi sangat yang penting juga, dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah,” ujar Chloryne  menjelaskan.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Unpad, Agus Mulya Karsono, menyebut perempuan memiliki hak serupa dengan laki-laki termasuk dalam pekerjaan. “Kendati begitu, hak perempuan harus diperhatikan berkaitan kodratnya sebagai perempuan, sehingga memiliki hak-hak khusus,” kata Agus.

Ia menyebut dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) pasal 11 ayat 1 perempuan memiliki hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja termasuk atas perlindungan untuk reproduksi. Sejalan dengan itu, aturan UU Nomor 11 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak perempuan meliputi cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti keguguran, hak menyusui, serta hak mendapat fasilitas khusus.

“Tampaknya banyak perusahaan yang sengaja tidak mensosialisasikannya, selain itu perempaun masih belum sadar hak-haknya dilindungi,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here