Ketidaktauan konsumen terhadap perubahan teknologi yang  seringkali dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id –  Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan sejumlah tantangan terhadap perlindungan konsumen perbankan di era digital. Salah satunya ketidaktauan konsumen terhadap perubahan teknologi yang  seringkali dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Banyak sekali pengaduan yang masuk ke kita terkait dengan tindakan yang merugikan banyak pihak terkait penggunaan teknologi informasi yang salah kaprah,” ujar Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Agus Fajri Zam,  saat “Mendorong Literasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Era Digital”, Selasa, 20 April 2021.

Baca juga : Ratusan Warga Jateng Mengaku Sulit mengajukan Keringanan Kredit

Layanan Jasa KSEI diakui MUI

Hendak direnovasi, Gedung Bersejarah Era Kolonial Ini Akhirnya Runtuh

Agus menyebut indeks literasi keuangan di Indonesia masih tegolong rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang pada tahun 2019, indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen sementara  indeks inklusi keuangan 76,19 persen.

“Hal tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan  38 persen literasi digital yang belum merata. Sebaliknya, pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 140 juta pengguna,” kata Agus menambahkan.

Menurut Agus saat ini perilaku dari perusahan teknologi finansial atau fintech seringkali menyampaikan informasi yang menyesatkan dan tidak jelas dengan menawarkan kemudahan. Sedangkan konsumen yang berperilaku praktis dan serba cepat, tergiur untuk meminjam hutang secara berlebihan (over-indebtedness). Pada akhirnya, ini justru berujung pada kesulitan konsumen untuk membayar kewajibannya.

“Konsumen juga seringkali tidak berpikir panjang terhadap akses data fintech pada telepon genggam apabila dipromosikan oleh publik figur. Padahal,  data konsumen rentan disalahgunakan,” kata Agus menjelaskan.

Berdasarkan UU 21 tahun 2011, OJK dapat turut serta menyediakan pelayanan pengaduan bagi konsumen termasuk dalam pembelaan hukum dan penyelesaian sengketa. Bahkan, OJK bisa menetapkan sanksi terhadap suatu pihak, atau sebaliknya terhadap konsumen yang merugikan.

“Seringkali yang diributkan konsumen ialah cara yang tidak pas dari pelaku sektor jasa keuangan, maka kita lakukan market of conduct yang didasari atas laporan langsung konsumen untuk ditindaklanjuti,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here