Laporan selama tiga tahun ini menunjukkan situasi hak-hak digital di Indonesia kian memburuk

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id –  Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menyebut Indonesia status siaga dua otoritarinisme digital dalam bentuk represi lewat ineternet di Tengah Pandemi. Hal itu dibuktikan dalam laporan situasi hak-hak digital di indonesia tahun 2020.

“Dalam laporan situasi ini, kami menganalisis bagaimana situasi dan kondisi pemenuhan hak-hak digital di Indonesia. Laporan selama tiga tahun ini menunjukkan situasi hak-hak digital di Indonesia kian memburuk,” kata Kepala Divisi Keamanan Digital SAFEnet, Abul Hasan Banimal Rabu 21 April 2021.

Baca juga : Ini Sejumlah Tantangan Perlindungan Konsumen Perbankan di Era Digital

Indonesia Siaga Satu Menuju Otoritarianisme Digital

Jurnalis Asal Papua Ini Mengalami Kekerasan Doxing

Menurut  Hasan, laporan situasi saat ini mengungkap pemenuhan hak-hak digital warga di Indonesia di tengah pandemi dan  menghadapi masalah seperti kesenjangan akses akibat infrastruktur dan kebijakan yang tidak berpihak kepada warga.

SAFEnet juga mencatat diskriminasi terhadap warga di Papua dań para pengungsi yang tidak mendapatkan akses internet karena tidak bisa membeli kartu SIM.

“Sepanjang 2020, kriminalisasi terhadap pengguna internet semakin marak. SAFEnet mencatat ada 84 kasus pemidanaan terhadap warga, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 24 kasus,” kata Hasan menambahkan.

Menurut dia, yang paling banyak pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 UU ITE, tetapi ada juga penggunaan pasal lain seperti pasal 14-15 UU No. 1 Tahun 1946 dan pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang kabar bohong konsumen, Aktivis, buruh, pelajar dan mahasiswa merupakan kalangan yang banyak dikriminalisasi dengan pasal karet UU ITE.

Hal itu menjadi alasan SAFEnet menginisiasi Tim Reaksi Cepat (TRACE) bersama dengan individu dan sejumlah organisasi yang bergerak di sektor keamanan digital.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto  mengatakan laporan SAFEnet sama dengan temuan-temuan LP3ES, “Di masa pandemi ini terjadi praktek-praktek otoritarian arena kebijakan-kebijakan rezim meladeni urusan oligarki ketimbang kepentingan warga,” kata Wijayanto.

Menurut dia, kekerasan itu menunjukkan nyawa warga tidak dianggap penting, lebih banyak kepentingan ekonomi elit yang dipentingkan. “Ini menimbulkan kemunduran demokrasi,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here