Salah satunya pelanggaran tindak pidana karena melakukan kekerasan

Logo YLBHI (domain publik).

Serat.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai ada lima pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian saat melakukan tindakan represif terhadap warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jum’at, 23 April 2021 tempo hari. Pelanggaran pertama ialah tindak pidana karena melakukan kekerasan.

“Maka seharusnya semua sama di hadapan hukum. Terlebih karena dia polisi, dia harus patuh pada undang-undang dia harus jadi contoh,” ujar Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, dalam konferensi pers yang digelar Jumat, 24 April 2021.

Berita terkait : Kekerasan Terhadap Warga Desa Wadas, Akademisi : Sosialisasi Yang Kerap Manipulatif

Aparat Bertindak Represif Terhadap Warga Desa Wadas Kabupaten Purworejo

Penambangan Batu Andesit di Purworejo diadukan ke Ombudsman

Pelanggaran  kedua yang dilakukan kepolisian adalah kriminalisasi terhadap dua kuasa hukum. Padahal menurut Asfinawati, kuasa hukum telah dilindungi dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta nota kesepahaman (MoU) Nomor B/7/Il/2012 dan Nomor OOZ/Peradi-DPN/MoU/Il/2012 antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Perhimpunan  Advokat Indonesia (Peradi). 

“MOU antara Peradi dan Kepolisian, polisi tidak bisa langsung mengambil memeriksa advokat tapi harus melalui profesi advokat, dan ini jelas tidak diperhatikan sama sekali oleh polisi,” ujar Asfinawati menjelaskan.

Sedangkan pelanggaran lain yang dilakukan kepolisian ialah pelanggaran penyidikan yang sewenang-wenang. Pelanggaran tersebut terlihat ketika kepolisian memaksa advokat untuk diperiksa urin tanpa ada dua alat bukti yang cukup.  Padahal menurut putusan MK harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup, tentu saja tidak ada alat bukti yang ditemukan, dan kepolisian hanya bertindak atas dasar surat kuasa.

Selain itu, dua pelanggaran lainnya ialah  dua kali bentuk penghalangan bantuan hukum yang dilakukan kepolisian yang sedang dilakukan Julian dan Jagat LBH Yogyakarta saat mendampingi warga yang memprotes tambang serta penghalngan kedua saat Yogi Zul Fadhli, Direktur LBH Yogyakarta saat hendak mendampingi sebelas warga yang ditangkap kepolisian. 

“Pelanggaran  yang dilakukan oleh aparat yang melanggar Perkap Kapolri Nomor 8 tahun 2009, judulnya saja implementasi prinsip dan standar hak atas  manusia dalam menyelenggarakan tugas kepolisian di Indonesia,” ujar Asfinawati menjelaskan.

Asfinawati meminta kepolisian segera menyidik anggotanya yang terindikasi melakukan pelanggaran kekerasan. Penindakan tersebut tidak perlu menunggu laporan dari warga karena bukan termasuk delik aduan.

“Kalau ini tidak dijalankan maka ada jalur komando ada pembiaran oleh atasan,” ujarnya.

Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Dzul Fadhli, mengatakan insiden kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap warga Desa Wadas mengakibatkan sebelas orang ditangkap, di mana sembilan diantaranya mengalami luka-luka.

“Saya bisa lihat luka dialami oleh kuasa hukum Julian di bagian dahinya memar karena pentungan polisi, bagian punggung luka lecet cukup tajam, sementara Jagat kuaasa hukum lainnya meski tidak ada luka memar namun merasakan ada hantaman ke kepalanya,” ujar Yogi.

Menurut Yogi ada sebelas warga sempat dibawa ke Polsek Bener kemudian dipindah ke Polres Purworejo. Sedangkan ia baru diperkenankan masuk ke kepolisian pada pukul 18.30. Namun, meski ia telah mengajukan keberatan terhadap dua kuasa hukumnya yang ditangkap, pemeriksaan tetap dilanjutkan hingga pukul 01.00

“Padahal  mereka (dua kuasa hukum yang ditangkap) mendapat surat kuasa secara sah dari warga Wadas yang jumlahnya tiga ratus hingga lima ratus orang yang memberikan kuasa secara tertulis per 15 Februari 2021,” kata Yogi menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here