Penahanan atau perlakuan semena-mena terhadap kuasa hukum warga dari LBH Yogyakarta, telah merusak sistem hukum perlindungan HAM dan lingkungan, yang dijamin dalam baik undang-undang HAM tahun 1999 maupun undang-undang Lingkungan Hidup

Kekerasan, serat.id
Ilustrasi kekerasan (foto pixabay.com)

Serat.id– Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian warga yang menolak rencana sosialisasi terkait pemasangan patok penambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat, 23 April 2021, kemarin memperlihatkan negara hadir dengan cara-cara kekerasan dan jelas pelanggaran hak asasi manusia.

“Terutama terhadap hak warga atas ekspresi penolakan atas kebijakan pembangunan,” kata Ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH Unair, Franky Butar-Butar, Sabtu, 24 april 2021.

Berita terkait : Aparat Bertindak Represif Terhadap Warga Desa Wadas Kabupaten Purworejo

Tolak Pertambangan Batuan Andesit, Warga Purworejo Datangi Polres

Penambangan Batu Andesit di Purworejo diadukan ke Ombudsman

Menurut Franky, aparat kepolisian maupun gabungan dengan TNI tidak boleh sewenang-wenang mengintimidasi apalagi melakukan kekerasan terhadap warga. Ia menegaskan perlunya pengungkapan kasus kekerasan itu dengan cepat dan transparan, sekaligus mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terkait pelaku dan korban tindak kekerasan tersebut.

“Sedangkan bagi korban-korban luka harus dipulihkan haknya, dan membebaskan mereka yang ditahan,”kata Franky juga pengajar Hukum Lingkungan itu.

Ia  menilai penahanan atau perlakuan semena-mena terhadap kuasa hukum warga dari LBH Yogyakarta, telah merusak sistem hukum perlindungan HAM dan lingkungan, yang dijamin dalam baik undang-undang HAM tahun 1999 maupun undang-undang Lingkungan Hidup khususnya pasal 66.

Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Widodo Dwi Putro menyatakan dalih aparat melakukan kekerasan demi kepenringan umum tak sesuai. Menurut dia, disebut kepentingan umum dalam kenyataannya berfungsi mengamankan kepentingan para pemodal yang ingin berinvestasi pada proyek-proyek pembangunan.

“Yang sebetulnya masuk kategori proyek komersial atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak tertentu dengan mengatasnamakan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional,” kata Widodo.

Pengorbanan untuk kepentingan umum, kata Widodo menampilkan diri seolah-olah mengatasi kepentingan parsial individu, padahal sesungguhnya ia adalah produk kekuasaan. “Sehingga pengorbanan demi kepentingan umum  tidak lebih dari kekerasan dengan gaya mulia,”kata Widodo menambahkan.

Yang terjadi justru berkorban untuk kepentingan umum cenderung mengorbankan kelompok-kelompok yang sudah tidak beruntung bagi kepentingan elite yang sudah beruntung atas nama kepentingan umum.

Menurut Widodo, individu diminta berkorban demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan diminta dari orang-orang yang paling lemah, paling miskin, paling tak berdaya, apalagi merusak lingkungan dan melanggar HAM.

“Pengorbanan untuk kepentingan umum harus dimulai dari orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan. Misalnya landreform atau redistribusi tanah untuk rakyat miskin, yang diawali pengambilan sebagian tanah dari pemilik tanah yang melampaui batas atau terlantar untuk diredistribusikan kepada rakyat miskin,”kata Widodo menjelaskan.

Sekretaris HRLS yang pula dosen Hukum HAM, Herlambang P. Wiratraman,  menyatakan sosialisasi itu merupakan kewajiban negara yang tak bisa dipaksa-paksakan, apalagi dengan cara kekerasan.

“Kisah kekerasan ini hanya mengulang peristiwa-peristiwa kebijakan pembangunan sejak zaman otoriter Soeharto, dan anehnya, kini justru terus menerus terjadi atas nama proyek-proyek strategis,” kata Herlambang.

Menurut dia, cara-cara kekerasan itu ciri kekuasaan otoriter, dan peristiwa mengafirmasi analisis banyak penelitian akademik bahwa memang masa pemerintahan Jokowi kian jamak mempraktekkan cara-cara otoriter.

Herlambang mengingatkan, hari ini publik internasional melihat demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, jauh dari upaya maju perlindungan hak asasi manusia. “Terlebih, kekerasan ini terjadi hanya karena penolakan sosialisasi, yang prosesnya tidak dipercaya warga,” kata Herlambang menegaskan.

Widodo Dwi Putro, Franky Butar-Butar maupun Herlambang P. Wiratraman menegaskan bahwa upaya persuasif, dialog dan juga menegakkan kejujuran dalam proses hukum, terutama pemenuhan prasyarat kebijakan pembangunan, termasuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia, merupakan mandat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here