“Peran Gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul, sehingga proyek terealisasi, namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan,”

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id –  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta turun tangan memberikan penjelasan detail kepada masyarakat terkait pembangunan Bendungan Bener, di Kabupaten Purworejo. Penjelasan detail  itu perlu diketahui semua pihak agar semua jelas.

“Karena bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional. Artinya mereka yang di daerah harus benar-benar paham proyek itu . Sehingga baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah bidang Infrastruktur Sukirman, Sabtu 24 April 2021 kemarin.

Berita terkait : Kekerasan terhadap Warga Wadas, Ini Penjelasan Kapolres Purworejo

Aparat Bertindak Represif Terhadap Warga Desa Wadas Kabupaten Purworejo

Ini Lima Pelanggaran Aparat Kepolisian Terhadap Warga Desa Wadas

Menurut Sukirman, ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo.

Surat itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus koordinator pemerintahan kabupaten dan kota, Gubernur harus paham akan persoalan yang muncul. “Tentu sekaligus sama-sama mencarikan solusi terbaik. Karena ini sudah menjadi proyek strategis nasional, tentu daerah harus ikut mengamankan. Kami harap tidak sampai memunculkan korban, atau merugikan sejumlah pihak,” kata Sukirman menjelaskan.

Tercatat konflik muncul antara pemeruintah yang berakhir bentrokan karena warga menolak penambangan batu andesit di Desa Wadas, yang akan digunakan sebagai material bahan pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo.

Sukirman menyesalkan terjadinya bentrokan itu. Apa lagi ada kesan pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif. Apalagi, lanjut Sukirman, sejak dimulai pembangunannya pada akhir tahun 2018, proyek itu memang beberapa kali terkendala beberapa permasalahan terutama terkait ganti rugi lahan.

“Di sinilah peran Gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul, sehingga proyek terealisasi, namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan,” katanya.

Pembangunan bendungan tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp4 triliun, dengan luasan lahan sedikitnya 590 hektare lahan, termasuk mengambil lahan milik warga di tujuh desa meliputi Desa Nglaris, Limbagan, Guntur, Karangsari, Kedung Loteng, dan Bener yang berada di Kecamatan Bener dan Desa Kemiri Kecamatan Gebang. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here