Menjual faktur pajak palsu kurang lebih senilai Rp10,5 miliar ke beberapa perusahaan di Semarang sejak Juli 2010 hingga November 2014.

Ilustrasi, Abdul Arif/Serat.id

Serat.id -Tim Penyidik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangkap tersangka tindak pidana perpajakan berinisial DF dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang pada Kamis, 15 april 2021 lalu.  Penyerahan tersangka itu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

“Sebelumnya, tersangka DF ditangkap oleh penyidik di daerah Majalengka, Jawa Barat. DF terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan membuat faktur pajak palsu secara sengaja,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah I, Muhammad Hanif Arkanie, dalam keterangan resmi, Senin 26 April 2021.

baca juga : Ini Dampak Pembebasan Pajak Barang Mewah Jika Diberlakukan

Omnibus Law Cipta Kerja Diakui Beri Kemudahan Sektor Bisnis, Khususnya Perpajakan

Penggelap Pajak Ini divonis 1 Tahun 8 Bulan

Menurut Hanif, tersangka DF telah menjual faktur pajak palsu kurang lebih senilai Rp10,5 miliar ke beberapa perusahaan di Semarang sejak Juli 2010 hingga November 2014. Kasus tersebut bermula dari ditemukannya faktur pajak Tidak Berdasar Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur pajak palsu yang beredar di wilayah Semarang dan sekitarnya di tahun 2017.

“Penyidik kemudian melakukan penyelidikan terhadap DF yang merupakan warga Tangerang, namun ia sempat tidak diketahui keberadaannya. Alhasil, DF masuk dalam DPO selama 4 tahun,” kata Hanif menambahkan.

DF dijerat dengan pasal 39A Undang-Undang RI No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 16 Tahun 2009. Ia terancam pidana penjara paling sedikit  dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Dia antaranya  dibuktikan dengan  pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak dan paling banyak  enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak.

Hanif Arkanie mengapresiasi tim penyidik atas keberhasilannya dalam menciduk tersangka pembuat faktur pajak palsu. “Cepat atau lambat penggunaan faktur pajak palsu pasti akan terungkap. Jadi, baik pembuat maupun pengguna faktur palsu agar segera mengentikan tindakan tersebut,” katanya.

Penyidikan tindak pidana pajak adalah bagian dari tindakan penegakan hukum di DJP. Tindakan ini merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Sebelum melangsungkan penyidikan, tindakan pengawasan dan pemeriksaaan bukti permulaan harus dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here