PLTU Batubara ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi

Ilustrasi pencemaran udara, pixabay.com

Serat.id – Organisasi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Koalisi ResponsiBank Indonesia mengajukan pengaduan resmi terhadap Internationale Nederlanden Groep (ING) Bank atas pembiayaannya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara baru kedua di Indonesia.

PLTU Batubara ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Hari ini juga bertepatan dengan berlangsungnya Rapat Pemegang Saham tahunan ING.

“ING mendanai PLTU batubara Cirebon 2 senilai US $592 juta. ING sebelumnya juga telah mendanai PLTU batubara Cirebon 1, dan memberikan pinjaman US $182 juta kepada Marubeni, perusahaan di balik pembangunan Cirebon 2,” kata  koordinator Responsibank Indonesia, Ah Maftuchan, Senin 26 April 2021.

Baca juga : Nelayan Keluhkan Ceceran Batu Bara di Dekat PLTU

Kolam Pembuangan Limbah PLTU ini digunakan Mandi Anak-Anak

Nelayan Keluhkan Limbah Lumpur PLTU Batang

Menurut Maftuchan ING berbagi tanggung jawab atas zat beracun yang berdampak terhadap lingkungan, kerugian bagi petani dan nelayan, dan kematian akibat polusi udara. Sedangkan setiap PLTU batubara di Indonesia menyebabkan rata-rata 600 kematian tambahan setiap tahunnya.

“Biarkan ING menanggapi keprihatinan penduduk lokal Indonesia tentang korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari PLTU batubara baru di Indonesia dan menanganinya,” kata Maftuchan menambahkan.

Maftuchan  menegaskan jika ING tidak mau atau tidak dapat melakukannya, ING perlu bertanggung jawab dan menghentikan pembiayaan PLTU batubara di Indonesia.

Direktur Eksekutif WALHI Jabar, Meiki W. Paendong, menyatakan PLTU Cirebon 2 yang pendanaannya didukung oleh ING telah berdampak buruk pada lingkungan dan hilangnya mata pencaharian ratusan buruh tambak garam, serta membuat wilayah tangkap nelayan semakin sempit.

“ING tampaknya tidak memiliki niat baik dan melepas tanggung jawabnya terhadap semua dampak yang muncul akibat dari proyek PLTU di Cirebon,” kata Meiki.

Ia mengaskan sudah waktunya ING berhenti dan tidak lagi mendanai bisnis batu bara terutama di sektor PLTU.

Responsibank Indonesia adalah sebuah koalisi dari 13 LSM Indonesia dan bagian dari Fair Finance International. Keluhan tersebut ditujukan kepada Steven van Rijswijk, CEO ING. Dalam pengaduan tersebut, LSM Indonesia mendesak ING untuk mengambil 3 langkah konkret, yakni menjelaskan secara publik langkah-langkah yang telah diambil bank untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia akibat PLTU Batubara Cirebon 1 dan sebagai akibat dari PLTU Batubara Cirebon 2.

Menjelaskan secara terbuka langkah-langkah apa yang telah diambil ING untuk mencegah korupsi dan langkah-langkah yang akan diambil ING setelah jelas bahwa korupsi berperan dalam mendapatkan izin lingkungan untuk Pabrik Batubara Cirebon 2.

Jika ING tidak mau atau tidak dapat memberikan jawaban konkret atas pertanyaan-pertanyaan itu, maka ING menghentikan pendanaan dan menarik diri dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon 2.

Tercatat pada 2017 dan 2018, Koalisi ResponsiBank Indonesia telah bersurat kepada ING terkait keprihatinan atas pembiayaan PLTU batubara lain di Indonesia. ING menanggapi email pertama dengan istilah yang sangat umum dan sama sekali tidak menanggapi email kedua.

Akibatnya, ResponsiBank saat ini pertama kalinya memilih untuk mengajukan pengaduan resmi kepada ING di meja pengaduan resminya, juga memutuskan untuk mempublikasikan pengaduan ini, dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Pemerintah Belanda, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan, serta Parlemen Belanda. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here