Pemerintah melakukan kebohongan terhadap data statistik Covid-19 di Indonesia

Positif Covid-19
Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id – Kepala Bidang Pengembangan Perhimpunan Ahli Epidemolog Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, menyoroti besarnya pengaruh politik  menganggu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pengaruh tersebut telah  terlihat sejak awal penanganan pandemi, ketika  kepala daerah berlomba-lomba memamerkan keberhasilan dan  strategi penanganannya dengan teknik yang aneh.

“Ada yang menyemprot dengan disinfektan di mana-mana, ada yang melakukan swab massal di terminal, stasiun, serta di satgas ada pembagian zona pewarnaan tiap daerah,” kata Masdalina, saat  webinar “Vaksin, Vaksinasi dan Pengendalian Pandemi Secara Global”, Selasa, 27 April 2021.

Baca juga : Epidemolog : Vaksin Bisa Gagal Jika Angka Reproduksi Dasar Tinggi

Vaksin Mandiri Berpotensi Menggeser Prioritas Kelompok Rentan

Redam Penularan Covid-19, IDI : Tingkatkan Testing Tracing dan Protokol Kesehatan

Menurut  Masdalina, penetapan pembagian zona pada tiap daerah yang dilakukan Satgas Covid-19 juga sebagai sebuah kesalahan. Sebab, dengan strategi tersebut, maka kepala daerah yang berkeinginan bewarna hijau, dapat mengakalinya dengan menurunkan testing kasus dan mengecilkan angka kematian serta memasukkan angka kesembuhan.

“Itu cukup menganggu dalam program pengendalian, jujur itu menjadi hal penting sehingga kita bisa mendiagnosis masalahnya, sehingga dapat melakukan intervensi,” kata Masdalina menambahkan.

Ia juga melihat pemerintah melakukan kebohongan terhadap data statistik Covid-19 di Indonesia. Misalnya, pada angka kematian di Indonesia yang menyebutkan setiap satu jam empat orang meninggal di Indonesia diakibatkan Covid-19. Padahal indikator kematian itu jumlah kematian dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.000, jangan dibelok-belokkan statistiknya.

Selain itu, pemerintah  tidak perlu berbangga diri termasuk tiga negara yang memiliki jumlah vaksin tertinggi. Pasalnya, rasio vaksinasi Indonesia masih tergolong rendah berkisar dua hingga lima persen, terlebih Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar.

 “Dan itu masih sangat kecil sekali, untuk terciptanya herd immunity, kita membutuhkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia di vaksin,” kata masdalina menjelaskan.

Sedangkan riset vaksin juga tidak bisa dipercepat, karena waktu uji klinis membutuhkan waktu yang cukup. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa vaksin bukan jaminan terhindar dari Covid-19. Vaksin  bukan untuk mengendalikan pandemi, dia untuk melindungi kelompok berisiko agar resiko yang terjadi lebih rendah. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here