Terdapat 744 konsesi pertambangan dengan luas 6 juta hektare berada di kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor

Kolam tempat pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Sumber Segara Primadaya. LBH Yogayakarta/Dok

Serat.id – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Trend Asia menyebut ratusan tambang dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berdiri di atas kawasan rawan bencana. Salah satu temuannya sebanyak 131 pertambangan yang ada di Indonesia dengan luas luas sebesar 1,6 juta hektare berdiri di atas kawasan berisiko terhadap bencana gempa bumi.

“Resiko gempa bumi juga terdapat pada lahan yang dibangun 57 PLTU dalam status beroperasi dan 31 PLTU dalam ragam tahap pembangunan” ujar Direktur Kampanye Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, saat pers yang digelar pada Selasa, 27 April 2021.

Ahmad mengatakan temuan lain ialah 2.104 konsesi pertambangan dengan luas secara keseluruhan mencapai 4,5 juta hektare di seluruh indonesia berada di kawasan berisiko banjir. ”Di kawasan resiko banjir PLTU yang beroperasi sebanyak 31 PLTU di Sumatera, 24 PLTU di Sulawesi, 17 PLTU di Jawa,” kata Ahmad menambahkan.

Baca juga: Sidang Rakyat Pembatalan UU Minerba Mulai digelar

Selain itu terdapat juga 744 konsesi pertambangan dengan luas 6 juta hektare berada di kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor. PLTU di kawasan berisiko tanah longsor terbanyak di Sumatera sebanyak 29 PLTU yang beroperasi, disusul di Jawa sebanyak 11 PLTU yang beroperasi, serta lima PLTU yang beroperasi di Sulawesi.

Selain itu Ahmad mengatakan terdapat 105 proyek fasilitas pemurnian mineral logam atau smelter yang berisiko terhadap bencana. 41 smelter diantaranya sedang direncanakan dalam proses pembangunan dan sebagian sudah ada yang berdiri masuk dalam kawasan berisiko tinggi bencana.

Atas temuan tersebut terdapat kesenjangan antara kebijakan dan ilmu pengetahuan disebabkan adanya konflik kepentingan antara oligarki ekstraktif dengan kepentingan keselamatan alam dan manusia di Indonesia. “Kita mau bilang dari laporan ini bahwa Indonesia tidak siap menghadapi bencana,” kata Ahmad menjelaskan

Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah mengatakan resiko bencana tersebut diperparah dengan kehadiran UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Dengan aturan tersebut, maka pemerintah dapat bebas mengatur tiga kewenangan mengenai fleksibilitas perubahan tata ruang, jaminan perpanjangan otomatis, serta pemusatan kewenangan dan kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Baca juga: Nelayan Keluhkan Ceceran Batu Bara di Dekat PLTU

“Itu menjadi alasan kami mendesak pemerintah melepaskan ketergantungan ekonominya terhadap industri pertambangan dan pengolahan batu bara, minyak, fosil dan gas fosil serta bahan bakar hayati monokultur atau agrofuel,” kata Merah.

Menurut dia, negara harus menghentikan politik energi berbencana ini serta menemukan jalan baru dalam logika konsumsi energi dan sumberdaya alam. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here