Jika usulan judul baru tersebut diterapkan oleh DPR, maka pembahasan UU akan menyasar ke pengaturan moralitas seksual dan tidak lagi menyasar pada kekerasan seksual yang menjadi satu kesatuan istilah.

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id– Wacana penggantian judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Kekerasan Seksual berpotensi menimbulkan masalah baru. Hal tersebut mengacu pada dua elemen kunci judul tersebut yakni Kejahatan dan Seksual.

“Kejahatan mengacu pada perbuatan yang dilarang, sementara seksual berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, berarti kejahatan yang diatur terkait dengan persetubuhan antara laki laki dan perempuan, ini yang harus dihindarkan” ujar Dosen Hukum UGM Sri Wiyanto Eddyono, saat diskusi “Media Breefing RUU P-KS”, Rabu, 28 April 2021.

Baca juga : Pegiat Anti Kekerasan Perempuan Dorong DPR Segera sahkan RUU P-KS

Penyebab perempuan Korban Kekerasan Berbasis Online Engan Melapor

Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng Terus Meningkat

Sri mengatakan jika usulan judul baru tersebut diterapkan oleh DPR, maka pembahasan UU akan menyasar ke pengaturan moralitas seksual dan tidak lagi menyasar pada kekerasan seksual yang menjadi satu kesatuan istilah. “Perdebatan jadi tidaknya perubahan nama dalam RUU PKS akan berpengaruh terhadap pokok pembahasan di dalam UU tersebut,” kata Sri menambahkan.

Ia menilai cukup baik dua usulan judul lain RUU PKS, seperti  RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  “Kalau kita bicara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka itu kegiatan atau perbuatan yang harus dipidana, selemah-lemahnya iman kembali ke draf usulan sekarang,“ ujar Sri menjelaskan.

Menurut dia pengaturan tentang nama atau judul peraturan Perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, meskipun tak ada pembahasan tentang bagaimana penerapan nama diatur. Aturan lain tentang nama justru dapat dilihat dalam Lampiran UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan saat ini RUU PKS masih masuk dalam tahap rapat dengar pendapat dari berbagai elemen masyarakat dan belum masuk dalam pembahasan. Usulan perubahan judul RUU PKS memang mengemuka di DPR terutama dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan tentang penggantian judul RUU PKS menjadi RUU Kekerasan Seksual.

“Bukan kontra tapi eksplorasi judul apa yang pas untuk UU ini karena saya rasa kita belum sejauh itu karena kita belum masuk pembahasan,” kata Diah

Menurut Diah, proses pembuatan RUU PKS tidaklah mudah, sebab, harus mensikronasikan dengan tata aturan hukum lainnya seperti KUHP. Ia mengatakan sejauh ini dukungan terhadap RUU PKS semakin menguat baik di dalam DPR dari berbagai fraksi dan masyarakat, hal tersebut berimbas bagus pada menguatnya draf dokumen RUU PKS yang ada.

“Tinggal kita (DPR) scara praktis pembahasannya dimana kita mengatur konstruksi UU, bagaimana akhirnya memutuskan judulnya, ini yang menjadi tantangan bagi proses legislasi di DPR sekarang ini,”  katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here