Keputusan ini ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan Solidaritas Pekerja VIVA (SPV) sebagai serikat pekerja resmi yang tercatat di Sudinakertrans Jakarta Timur.

PHK kartun
Ilustrasi PHK, sepihak pixabay.com

Serat.id – Ketua Solidaritas Pekerja VIVA (SPV), Setyo A. Saputro dan sekretarisnya Endah Lismartini melawan ketika dirumahkan secara paksa oleh PT VIVA Media Baru yang membawahi portal berita VIVA.co.id. Keputusan ini ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan Solidaritas Pekerja VIVA (SPV) sebagai serikat pekerja resmi yang tercatat di Sudinakertrans Jakarta Timur.

“Waktu bertemu manajemen, saya secara tegas menolak dirumahkan,” kata Sekretaris Solidaritas Pekerja VIVA, Endah Lismartini, dalam pernyataanya, Jum’at 30 April 2021

Endah menyebut pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal 2020, dijadikan alasan perusahaan merumahkan dirinya termasuk pekerja dan ketua Solidaritas Pekerja VIVA.

“Saya tidak mau tanda tangan. Tapi ternyata saya tetap dirumahkan. Akses email kantor dan akun CMS (Content Manajement System) saya tiba-tiba diblokir,” kata Endah yang juga Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia.

Baca juga : PHK Pekerja Media di Tengah Pandemi, Ini Kata AMSI

Dewan Pers diminta Lindungi Pekerja Media Dari PHK Semena-mena

PHK Saat Pandemi, AJI Indonesia : Perusahaan Media Jangan Sewenang-wenang

Menurut Endah, VIVA.co.id memutuskan untuk merumahkan sejumlah karyawannya  dengan alasan efisiensi.  Pengumuman soal program ini disampaikan secara mendadak oleh pihak manajemen di hadapan jajaran manajer dan pengurus SPV pada Kamis, 14 Januari 2021.

“Manajemen perusahaan menjelaskan, program itu akan dijalankan selama enam bulan terhitung mulai 1 Februari 2021. Pekerja yang namanya masuk di dalam daftar tak akan diberi tugas apa pun,” kata Endah menjelaskan.

Sementara gaji dan THR mereka hanya akan dibayarkan 50 persn. Setelah enam bulan, perusahaan berjanji akan mengevaluasi, apakah program itu akan dilanjutkan atau tidak.

Proses pemanggilan karyawan berlangsung secara bertahap mulai dari 15 hingga 27 Januari 2021. Dalam rentang waktu itu, ada 21 karyawan yang dipanggil manajemen. Dari jumlah itu, paling tidak ada 11 karyawan yang menolak untuk dirumahkan.

Pada 31 Januari 2021, SPV secara resmi melayangkan surat pernyataan sikap yang berisi penolakan terhadap program tersebut.

Namun, pada 1 Februari 2021, sebanyak 18 karyawan mendapat surel berisi pemberitahuan bahwa mereka telah resmi dibebastugaskan. Dua di antaranya Setyo A. Saputro Ketua SPV dan dirinya sebagai Sekretaris SPV.

Selama tiga bulan berturut-turut, sejak Februari 2021 hingga April 2021, pekerja yang dirumahkan hanya menerima setengah dari upah yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Tak hanya itu, pembayaran upah bulan Maret dan April juga mengalami keterlambatan tanpa ada pemberitahuan.

Endah menegaskan keputusan itu sepihak, sedangkan Setyo A. Saputro,  mengaku tak disodori formulir apa pun.

“Ketika itu, saya hanya ditanya soal pekerjaan. Di situ, saya menyampaikan aspirasi kawan-kawan SPV. Saya tidak diminta menandatangani apa pun,” kata Setyo.

Menurut Setyo, perusahaan mengklaim nama-nama yang dirumahkan sudah disetujui direktorat dan manajer terkait. Namun, jajaran manajer yang hadir dalam rapat pada 14 Januari 2021 membantah dan mengaku tak tahu menahu soal nama-nama itu.

“Perusahaan juga menyebut nama-nama itu masuk di daftar berdasarkan kinerja, absensi, dan produktivitas. Namun, karyawan-karyawan itu mengaku tak pernah mendapat teguran atau Surat Peringatan sebagai indikasi buruknya kinerja mereka,” kata Setyo menegaskan.

Setyo dan Endah selaku karyawan yang dirugikan mengajukan permintaan bipartit dengan pihak manajemen VIVA.co.id. Proses bipartit berlangsung pada Senin, 5 April 2021.

Pertemuan ini dihadiri pula oleh Rizki Yudha Prawira dari LBH Pers dan Taufiqurrahman dari AJI Jakarta selaku kuasa hukum pihak pekerja. Dalam proses ini, pihak manajemen dan pekerja saling beradu argumen terkait keputusan merumahkan karyawan.

“Bipartit berakhir deadlock. Tapi tidak apa-apa, kami akan tetap maju ke proses tripartit,” kata Endah.

Sementara Setyo justru heran dengan permintaan pihak perusahaan, “Kami diminta bersikap dewasa. Padahal, cara paling dewasa untuk menghadapi kesewenang-wenangan adalah melawan,” katanya

Kasus ketenagakerjaan di VIVA.co.id bukan baru sekali ini terjadi. Sejak 2018, sudah sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji di perusahaan ini. Bahkan, iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan belum dibayar sejak Januari 2019 hingga sekarang.

“Melihat kondisi ini, saya akan malu dengan diri saya sendiri kalau sampai saya memilih diam,” kata Setyo menegaskan. (*)

Eksklusif, Kronologi PHK Sepihak Pekerja Media iNewsTV Semarang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here