“Masih banyak perusahaan media di Kota Semarang menggaji pekerjanya jauh di bawah Upah Minumum Kota (UMK) Kota Semarang, yakni Rp 2,8 juta. Bahkan ada media yang menggaji wartawannya Rp 1 juta, Rp 1,2 juta, Rp 1,5 juta, hingga Rp 2 juta,”

Ilustrasi pekerja media. (Abdul Arif/ Serat.id)
Ilustrasi pekerja media. (Abdul Arif/ Serat.id)

Serat.id – Serikat pekerja lintas media Jawa Tengah atau SPLM dan Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Kota Semarang menyebut kondisi pekerja media di kota semarang semakin kelam. Hal itu ditambah dengan produk Undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah cenderung gagal melindungi hak-hak kaum buruh.    

“Kondisi pekerja media di Kota Semarang sangat menyedihkan. Masih banyak perusahaan media di Kota Semarang menggaji pekerjanya jauh di bawah Upah Minumum Kota (UMK) Kota Semarang, yakni Rp 2,8 juta. Bahkan ada media yang menggaji wartawannya Rp 1 juta, Rp 1,2 juta, Rp 1,5 juta, hingga Rp 2 juta,” kata ketua  Serikat pekerja lintas media Jawa Tengah, Abdul Mughis, Sabtu 1 Mei 2021.

Baca juga : Ini Perlawanan Ketua dan Sekretaris SPV Saat Dirumahkan Paksa

Dewan Pers diminta Lindungi Pekerja Media Dari PHK Semena-mena

Covid-19 Mewabah, Ini Saran AJI Semarang Untuk Pekerja Media

Mughis mengatakan, kondisi itu ditambah dengan  belum adanya jaminan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hak cuti, uang lembur dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang selama ini hak paling mendasar yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya.

“Faktanya, hampir semua hak tersebut tidak dijalankan oleh rata-rata perusahaan media. Bahkan perusahaan media yang beroperasi di Kota Semarang dan Jawa Tengah yang menggaji jurnalisnya secara layak masih bisa dihitung menggunakan jari,” ujar Mughis menambahkan.   

Padahal sesuai aturan, hak BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada jurnalis atau pekerja media wajib diberikan oleh perusahaan media. Sedangkan pekerja media meliputi semua pekerja yang terlibat dalam proses produksi produk media, baik jurnalis, redaktur, lay out, desain grafis, admin, cleaning servis, skuriti dan lain-lain.

Selain itu, Mughis juga menyebut fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon dalam beberapa tahun terakhir di Kota Semarang sangat memilukan. Hasil kajian antara SPLM dan AJI Kota Semarang  terdapat puluhan bahkan ratusan pekerja media menjadi korban ketidakadilan

Ada pula perusahaan media gulung tikar, nasib karyawan  terkatung-katung karena tidak ada kejelasan termasuk tidak mendapatkan hak pesangon. “Ironisnya, dari berbagai pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan sejumlah perusahaan media tersebut tidak ada penindakan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja,” kata Mughis menjelaskan.

.

Hal ini sangat ironis ketika jurnalis sangat getol menulis perjuangan buruh pabrik terkait UMK. Bahkan ketika di kalangan buruh pabrik sudah selesai  memperjuangkan Standar Kehidupan Layak (KHL) di kisaran Rp 3,5 juta (dari UMK Rp 2,8 juta). Sedangkan kondisi pekerja media di Kota Semarang ini masih banyak yang mendapatkan gaji jauh di bawah UMK.

Ketua AJI Kota Semarang Aris Mulyawan mendesak semua perusahaan media di Kota Semarang wajib menaati aturan UU Ketenagakerjaan demi terwujudkan keadilan.  

“Termasuk pemberian THR (Tunjangan Hari Raya). Perusahaan media wajib memberikan THR penuh, sesuai aturan UU. Tidak boleh dicicil,”  kata Aris .  

Menurut Aris, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, menurutnya masih memunculkan celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tidak membayar THR kepada karyawannya.

“Alasan terdampak pandemi ini justru bisa dijadikan dalih bagi perusahaan nakal untuk menghindari kewajiban membayar THR. Sedangkan dari Kemenaker sendiri tidak membuat penjelasan, ketentuan, aturan dan batasan bahwa  perusahaan tersebut benar-benar terdampak pandemi atau tidak,” kata Aris menjelaskan.

Ia mengatakan perlu pembuktian yang menunjukkan bahwa keuangan perusahaan tidak mampu melibatkan pengawas ketenagakerjaan dari unsur pemeintah.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here