Perbuatan KDRT yang dilakukan salah satu komisioner KIP Jateng melanggar Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Aksi damai JPPA Jateng di depan kantor komisi informasi publik, Selasa, 4 Mei 2021 (dok serat/id)

Serat.id – Jaringan Peduli Perempuan dan Anak atau JPPA Jawa Tengah minta agar majelis etik  yang menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh seorang komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah berinisial SH, memberikan sanksi pemberhentian tetap. JPPA menyebut perbuatan SH telah terbukti melanggar Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

“Memeriksa dan menetapkan rekomendasi sanksi kepada saudara SH dengan mempertimbangkan tidak hanya Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, tetapi juga undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, serta undang-undang nomor  7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,” koordinator advokasi JPPA, Nihayatul Mukaromah, saat aksi damai di depa kantor KIP Jateng, Selasa, 4 Mei 2021.

Berita terkait : Seorang Komisioner KIP Jateng Diduga Melakukan KDRT

FoINI Minta Kasus KDRT Oleh Komisioner KIP Jateng Diusut Tuntas

KDRT Oleh Komisoner KIP Jateng, Zaenal Abidin : Kami Tak Melindungi Pelaku

JPPA  juga minta agar majelis etik memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan saudara SH dengan adil, transparan, akuntabel, tidak bias gender, tidak “Termasuk tidak menstigma dan menstereotip korban, serta memenuhi rasa keadilan korban dan harapan masyarakat,” kata Nihayatul menambahkan.

Dalam aksinya JPPA Jateng juga minta Komisi Informasi Publik Pusat terus memantau dan memastikan agar proses pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Etik.

Hal itu dinilai penting karena KDRT yang dilakukan SH jelas melanggar undang-undang. Seorang anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bernisial SH diduga telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap isterinya. Kekerasan itu dilakukan secara fisik dan psikis saat SH diketahui berselingkuh.

Tercatat kekerasan tersebut sering dilakukan di depan anak-anak, orangtua, atau keluarga korban. Di antaranya Pada tanggal 6 dan 27 Maret 2021, SH juga melakukan kekerasan fisik berupa penamparan, pelemparan barang, dan pemukulan ke bagian kepala saudara.

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2021 tersebut, H mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung, sehingga H harus dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Tengah. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here