“Amicus Curiae ini merupakan upaya kami sebagai pihak ketiga untuk memberikan pendapat hukum atas perkara kriminalisasi empat mahasiswa massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dituntut masing-masing tiga bulan penjara,”

Penyerahan berkas Amicus Curiae oleh Ketua BEM FH Undip Rifqi, dan Wakil Ketua BEM Undip MF Oktavia, kepada Sekretaris, Wakil Ketua, dan Panitera PN Semarang. (dok/BEM Undip)

Serat.id– Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengajukan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara pidana  terdakwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, serta Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun.

Penyerahan berkas Amicus Curiae tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua PN Semarang Andreas Purwantyo Setiadi, Sekretaris PN Semarang Rumiasari, dan Panitera PN Semarang Dwi Setyo Kuncoro.

“Kami sebagai penyusun memandang bahwa pengajuan Amicus Curiae ini merupakan upaya kami sebagai pihak ketiga untuk memberikan pendapat hukum atas perkara kriminalisasi empat mahasiswa massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dituntut masing-masing tiga bulan penjara,” kata Kepala Bidang Sosial dan Politik BEM Undip, Raihan Fudloli, saat mengajukan amicus curiae, Selasa, 4 Mei 2021, siang tadi.

Berita terkait : Sidang Mahasiswa Penolak Omnibuslaw, Polisi Membawa Senjata Saat Bersaksi

50 Advokat Minta Penangguhan Penahanan Mahasiswa Unissula Penolak Omnibus Law

Mahasiswa Penolak UU Omnibus Law di Semarang Jadi Tersangka

Raihan mengatakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal itu menjadi alasan kedua BEM di Undip itu merasa pengajuan Amicus Curiae .”Ini merupakan upaya kami untuk membantu majelis hakim dalam memutus perkara yang sedang diperiksa sebagai pertimbangan,” kata Raihan menambahkan.

Dalam Amicus yang diajukan itu BEM berpandangan terlihat jelas yang terjadi dalam dinamika persidangan sarat akan kejanggalan-kejanggalan yang mencerminkan ketidakwajaran proses penanganan perkara.  Sehingga membuktikan bahwa perkara yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi oleh aparat kepolisian.

Setidaknya ada enam poin bahasan yang perlu untuk disorot. Mulai dari proses pemeriksaan yang tidak memperoleh bantuan hukum; terdapat indikasi penyidik kepolisian membuat barang bukti palsu memalsukan barang bukti saat proses pemeriksaan; pemaksaan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan; keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan; surat dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan; hingga surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat oleh JPU.

“Kami mengamini, sistem peradilan pidana dibangun atas dasar untuk mencari kebenaran materil. Lantas bagaimana mungkin kebenaran materil dapat tercapai jika aparat kepolisian selaku komponen dalam sistem peradilan pidana justru mencederai hukum formil dengan proses penangkapan yang sewenang-wenang dan berbagai tindakan represif,” kata Raihan menjelaskan.

Selain itu ia menyebut proses pemeriksaan yang penuh ancaman dan kekerasan. Hal tersebut menyebabkan BAP menjadi tidak sesuai dengan fakta dan terindikasi rekayasa penyidik belaka. BAP yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya adalah BAP yang tidak sah. Akibatnya pada surat dakwaan yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada.

“Maka sudah semestinya Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan surat dakwaan yang dijadikan dasar penuntutan perkara pidana yang melibatkan keempat mahasiswa peserta demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak disusun secara cermat serta berdasar pada BAP yang sarat akan rekayasa,” katanya.

Ia menyebut tindakan yang dilakukan oleh Izra Rayyan Fawaidz, Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi dan Mukhamad Akhru Muflikhun merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum dan juga merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati.

Para Terdakwa tidak dapat dipidana dengan Pasal 216 KUHP terkait melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya karena tindakan para terdakwa tidak termasuk dalam kejahatan di ruang publik. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here