“Pansus juga dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat”
Serat.id – Dewan perwakilan rakyat atau DPR di senayan mengusulkan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus terjadinya krisis minyak goreng. Usulan pembentukan Pansus itu sekaligus sebagai respon kekecewaan dewan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi yang dua kali mangkir dari panggilan senayan untuk rapat gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.
“Saya lebih setuju untuk sebagaimana sudah diputuskan oleh Pimpinan DPR bahwa lebih baik dibentuk Pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Selasa 15 Maret 2022, kemarin.
Dedi berharap Pansus dapat merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng tersebut. Termasuk jika ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih sehingga berakibat mengurangi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. “Maka Pansus juga dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat,” ujar Dedi menegaskan.
Dewan di senayan menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi IV DPR RI, Komisi VI DPR RI dan Komisi VII DPR RI dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rangka pembahasan efektivitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok, neraca pangan, kenaikan harga dan kesiapan pangan dalam menghadapi bulan puasa, tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi) serta pasokan dan harga gas untuk produksi pupuk. Namun demikian, Mendag M. Lutfi batal hadir.
Dedi menilai Mendag M. Lutfi telah melakukan satu hal yang berindikasi pelecehan terhadap DPR secara institusional karena telah mangkir berkali-kali dalam rapat bersama DPR RI dengan pemerintah membahas kelangkaan minyak goreng.
“Sehingga, dengan demikian saya mengusulkan segera dibentuk Pansus untuk meminta pertanggungjawaban Mendag. Jangan sampai publik menganggap DPR tidak berani dengan Mendag,” kata Dedi menjelaskan.
Terkait tak hadirnya Kemendag, disampaikan surat kepada DPR dan dibacakan dalam rapat gabungan tersebut yang berisi Mendag berhalangan hadir karena rapat terbatas bersama jajaran Menteri lainnya atas arahan Presiden Joko Widodo. Mendag meminta rapat dengan DPR dijadwal ulang.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin sangat kecewa atas ketidakhadiran Menteri Perdagangan yang kedua kalinya pada rapat kerja gabungan DPR RI pada Selasa kemarin. “Kami seluruh Anggota DPR dari semua fraksi dan semua komisi yang hadir sangat kecewa pada ketidakhadiran Menteri Perdagangan,” kata Akmal
Menurut dia, kondisi pangan saat ini sedang tidak menentu. ia juga menyampaikan agar membentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan pangan. “Pansus ini semakin mendesak dibentuk agar dapat terurai persoalan pangan dari hulu ke hilir. Kalau menunggu Menteri Perdagangan yang selalu tidak hadir, kedepannya makin kacau situasi pangan negara ini,” kata Akmal menegaskan. (*)
