
Foto : Noni Arnee
Serat.id – Peta jalan pelindungan ABK di Jawa Tengah penting dalam penyelesaian eksploitasi dan perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing.
Menurut Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah, Jawa Tengah menjadi pisentrum perbudakan modern ABK. Kasus ini tertinggi di Indonesia dan dalam tahap urgensi karena kekerasan ABK terus terjadi melalui perusahaan agensi perekrutan ABK.
ABK yang pulang pun banyak melapor menuntut perusahaan penyalur karena perlakuan tidak adil seperti penahan upah.
“Korban paling banyak dan perusahaan agensi perekrut ABK teridentifikasi berasal dari Jateng,” papar Afdillah dalam acara Focus Grup Discussion (FGD) “Rencana Tindak Lanjut Perlindungan ABK di Jawa Tengah”, di Hotel Dafam, Semarang, Kamis (11/8/22).
Data ini juga merujuk pada tingginya jumlah aduan ABK di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Dalam waktu tahun 2013 hingga 2021, jumlah aduan di Jateng sebanyak 308. Angka itu tertinggi dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Barat ada 140 aduan dan Jatim di angka 23 aduan.
Afdillah juga mengungkapkan, isu perbudakan ABK tidak dapat selesai secara parsial karena sangat rumit dan sistematik. Sehingga butuh sinergi pemerintah dan penegak hukum untuk mengintervensi perusahaan-perusahaan agensi.
Pemerintah daerah juga dapat menerbitkan aturan bagi perusahaan agensi perekrut ABK yang beroperasi di Jateng untuk perlindungan pekerjaan migran di sektor lautan
“Persoalan ini tidak mudah. Butuh orang yang paham dan bisa bersama-sama menyelesaikan dengan baik untuk menyelamatkan ABK yang bekerja di kapal, sekaligus mencegah perbudakan kapal di laut,” ungkapnya.
“Kami harap dari pertemuan ini akan muncul sebuah rekomendasi dan peta jalan pelindungan ABK di Jawa Tengah. Perusahaan perekrut ABK dapat memperbaiki tata cara bisnis yang menempatkan hak-hak manusia lebih tinggi dari sekadar kepentingan bisnis ,” imbuhnya.
Diskusi akan terus bergulir sembari mencari peluang paling cepat dan bisa dipilih sebagai intervensi terhadap perlindungan terhadap pekerjaan migran di sektor lautan.