Gaji ABK tertahan
Sementara itu, pada Bulan Agustus 2022, SBMI DPC Tegal menerima aduan sebanyak 17 kasus dengan aduan utama gaji yang tak dibayarkan.
RD, mantan ABK kapal Full Always berbendera Taiwan, mengadukan PT Lakemba Perkasa Bahari karena gaji sebesar Rp 100 juta lebih selama bekerja 31 bulan belum terbayar.
Dia dan tiga orang mantan ABK sempat mendatangi kantor perusahaan agensi di Tegalsari, Tegal untuk menuntut hak gaji mereka.
Empat orang mantan ABK tersebut berasal dari Tegal, Kebumen, Brebes dan Sumbawa
Zaenuddin, Ketua SBMI DPC Tegal menjelaskan, sejak Mei 2022, pemilik perusahaan berkilah sebagian gaji para ABK yang belum terbayar karena perusahaan belum menerima pembayaran dari agen di luar negeri.
“ABK seharusnya menerima gaji penuh setelah selesai bekerja di Kapal. Tapi kenyataannya perusahaan tidak membayarkan hak mereka sepenuhnya. Padahal mereka sudah kembali ke tanah air pada Bulan Mei 2022,” terang Zaenuddin.
Persoalan gaji ini dampak pemberlakuan sistem pembayaran gaji delegasi (pembayaran melalui perusahaan perekrut). Meski agen luar negeri sudah membayar lunas gaji ABK.
“Perusahaan agensi rawan menyalahgunakan gaji ABK. Ada penggelapan uang atau pemilik perusahaan memakai gaji ABK untuk kepentingan pribadi. Ketika ABK pulang menuntut hak, perusahaan agensi berdalih bahwa gaji masih tertahan oleh agen luar negeri,” imbuhnya.
Pada akhir tuntutan, pengacara perusahaan PT Lakemba Perkasa Bahari menjanjikan akan membayar pada akhir Agustus 2022.
Kami mendesak pemerintah menertibkan sistem pembayaran gaji delegasi karena rawan penyelewengan dan ujungnya merugikan para ABK Migran dan keluarganya.
“Ini kali ketiga kami mendatangi perusahaan dan akan terus mendatangi perusahaan sampai hak-hak ABK Migran terbayarkan. Kami belum melaporkan ke kepolisian dan pemerintah karena selama ini, pemerintah dan kepolisian jarang merespon laporan kami” tutup zaenuddin.
