Jumat, Agustus 29, 2025
27.1 C
Semarang

Catahu LBH Semarang: Pelanggaran HAM di Jawa Tengah Terbanyak Isu Lingkungan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengeluarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2022. Dari data tersebut kasus pelanggaran HAM terbesar berasal dari isu lingkungan.

Ada 55 pelanggaran HAM di isu lingkungan, sebagian besar bentuk pelanggaran merupakan banjir,” kata Rizky Putra Edry pegiat hukum LBH Semarang, Jumat (23/12/2022)

Ia mengatakan pelanggaran HAM lainnya yang tak kalah besar pada isu perempuan dan anak dengan jumlah 45 kasus. Sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan kekerasan seksual.

Ada juga 36 kasus yang berkaitan isu infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ada juga 18 kasus berkaitan isu miskin kota dan 16 kasus berkaitan dengan isu buruh.

Selain itu, ada juga 11 kasus isu tanah dan 9 kasus berkaitan hak sipil. Selanjutnya ada juga 9 kasus isu pesisir nelayan dan  5 kasus berkaitan isu persiapan pemilu.

“Terdapat empat kategori pelaku yaitu pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan dan masyarakat,” katanya.

Pelanggaran HAM di Jawa Tengah Sepanjang Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, LBH Semarang menerima 125 pengaduan dengan 580 penerima bantuan hukum yang berlokasi di Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah. Sebagian besar atau 52 kasus yang LBH Semarang tangani termasuk dalam kasus pidana.

“Kasus lainnya, 24 kasus perkawinan atau KDRT, 7 kasus perburuhan, 7 kasus pertanahan, 1 kasus konsumen, serta 34 kasus merupakan kasus perdata lain,” pungkasnya

Tahun 2022: Demokrasi Kartel

Direktur LBH Semarang, Eti Oktaviani mengatakan situasi saat ini termasuk demokrasi kartel. Pasalnya, demokrasi saat ini dilaksanakan dari rakyat oleh penguasa, dan keuntungannya untuk penguasa.

Padahal, seharusnya arti demokrasi merupakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Segala hal yang negara sediakan saat ini digengam oleh para kartel yang menjadi penguasa negara, mereka tidak ingin melepaskannya” 

Ia menyebut para kartel juga tak segan akan langsung bertindak terhadap mereka yang bertujuan menggoyahkan mereka. Dari amatanya, setiap tahun laporan LBH Semarang tak pernah absen terhadap 3 istilah.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sudah saatnya rakyat untuk melakukan reposisi gerakan yang merupakan sebuah sikap yang jelas dan bukan sebuah ajakan.

“Tindakannya kita harus secara aktif menentang demokrasi kartel,” pungkasnya.

Hot this week

Jurnalis MNC Terluka Usai Meliput Aksi di Grobogan, AJI Semarang: Polda Jateng Harus Usut Tuntas Kasus Ini

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengecam keras aksi pembacokan...

Robig Penembak Mati Gamma Resmi Dipecat

Illustrasi sidang Robig Zainudin di Mapolda Jawa Tengah pada...

Lima Mahasiswa Aksi Hari Buruh Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Semarang

Kelima mahasiswa saat sedang menjalani sidang perdana di Pengadilan...

Puluhan Warga Pati Terluka, Sebagian Terkena Selongsong Peluru

Massa aksi saat melakukan protes kenaikan PBB sebesar 250...

Saparan di Kopeng, Tradisi Ucap Syukur Kepada Alam

Festival Budaya Kulon Kayon di dusun Sleker, Desa Kopeng,...

Topics

Jurnalis MNC Terluka Usai Meliput Aksi di Grobogan, AJI Semarang: Polda Jateng Harus Usut Tuntas Kasus Ini

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengecam keras aksi pembacokan...

Robig Penembak Mati Gamma Resmi Dipecat

Illustrasi sidang Robig Zainudin di Mapolda Jawa Tengah pada...

Lima Mahasiswa Aksi Hari Buruh Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Semarang

Kelima mahasiswa saat sedang menjalani sidang perdana di Pengadilan...

Puluhan Warga Pati Terluka, Sebagian Terkena Selongsong Peluru

Massa aksi saat melakukan protes kenaikan PBB sebesar 250...

Saparan di Kopeng, Tradisi Ucap Syukur Kepada Alam

Festival Budaya Kulon Kayon di dusun Sleker, Desa Kopeng,...

Robig Divonis 15 Tahun Penjara, LBH Semarang: Polri Harus Memecatnya

Suasana Sidang Robig Zainudin di Pengadilan Negeri Semarang, Jumat,...

Komunitas Sastra di Kendal Kembali Gelar KCA 2025

Beberapa komunitas sastra di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah kembali...

Ini Desakan Koalisi Advokat Progresif Indonesia Terkait RUU KUHAP

Koalisi Advokat Progresif Indonesia (KAPI) menyoroti sejumlah pasal dalam...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img