Masyarakat perlu segera memutus mata rantai berita bohong, terlebih menjelang Pemilu 2024 agar tidak terpapar informasi palsu yang semakin meningkat melalui platform digital.
Untuk memerangi hal tersebut, AJI Kota Semarang dan Cekfakta.com menggandeng 30 lembaga atau komunitas untuk berkolaborasi melawan disinformasi dalam Forum Grup Discussion (FGD).
FGD yang digelar di hotel Andelir, Kota Semarang itu melibatkan organisasi atau lembaga yang berasal dari kelompok buruh, lembaga keagamaan, relawan, aktivis, maupun kelompok marjinal seperti disabilitas, waria, dan lainnya, pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Penguatan tersebut agar masyarakat dapat memahami berita bohong yang menyebabkan langgengnya fitnah, stigma, ujaran kebencian dan impunitas terhadap hukum dan HAM.
Perwakilan Jemaah Ahmadiyah Cabang Kota Semarang, Yuni Kurniawan menuturkan kolaborasi penting dalam menangkal disinformasi sehingga sesama warga negara tidak beda-bedakan, sebab masing-masing memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi.
“Kolaborasi ini tentu sangat bermanfaat bagi lembaga kami,” ujarnya.
Sementara, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Semarang, Lailinur Ilahi Lindafatmawati berharap stigma negatif terhadap rekan-rekan difabel dapat dihilangkan dan lima hak dasar dapat dipenuhi semua melalui persebaran informasi yang benar.
“Kita sering mendapatkan stigma yang masih berupa asumsi-asumsi,” tuturnya.
Perwakilan Fatayat Kota Semarang, Yuli Rohmatun mengatakan, dalam penanggulangan berita hoax tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan SDM yang kompeten dan platform yang mendukung untuk mengatasi disinformasi.
“Di internal kami sudah ada tim khusus menanggulangi hal itu, tetapi dari pelatihan ini kita dapat perspektif baru,” ujarnya.
Koordinator Cekfakta.com, Adi Marsiela, mengungkapkan, Kota Semarang termasuk dalam pantauan kerawanan kecurangan pemilu dengan status menengah.
Terlebih Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah sekaligus wilayah asal salah satu kandidat calon Presiden, membuat Jawa Tengah perlu mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak.
“Maka perlu menjamin kebenaran dan keberimbangan penyebaran informasi yang membutuhkan semangat kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah, swasta, lembaga media dan masyarakat sipil,” ucapnya.
Hasil riset membuktikan, kecepatan penyebaran Informasi bohong 6-7 kali lebih cepat daripada pemecahan satu kasus hoaks.
Tak dapat dipungkiri, potensi hoaks yang semakin meningkat utamanya pada momen-momen menjelang pemilu terkait dengan produksi informasi bohong tak sebanding dengan pemecahan kasus yang tengah terjadi.
“Diperlukan pendekatan secara menyeluruh untuk meminimalisir, menanggulangi dan mengidentifikasi disinformasi dengan kerja-kerja kolaboratif bersama pihak-pihak terkait,” imbuhnya yang juga Ketua Divisi Internet AJI Indonesia.
Ia menambahkan, penguatan komunikasi dan jaringan antar lembaga serta organisasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang-ruang alternatif sebagai upaya pemberdayaan.
Para kelompok tersebut selepas mengikuti FGD diharapkan dapat menjadi aspirator dan pemroduksi informasi yang akurat, terpercaya dan berdampak positif.
“Semangat kolaboratif yang ada tak ubahnya sebagai bentuk kepedulian atas kondisi yang tengah terjadi,” tandasnya. (*)
