“Kami tengah berusaha untuk meningkatkan perekonomian karena penghasilan dari melaut saat ini sedikit. Untuk itu, kami mengolah ikan dengan biaya rendah, namun menghasilkan produk olahan dengan harga yang layak dijual,”
Suasana Talkshow ‘Kondisi Sistem Pangan Laut dan Kedaulatan Pangan’ di Fakultas Teknologi Pertanian Unika Soegijapranata BSB City Jalan Rm. Hadisoebeno Sosro Wardoyo, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Selasa, Desember 2024. (Intan/Serat.id)
Nelayan perempuan di Bandungharjo, Kabupaten Jepara masih merasa kesulitan untuk memasarkan produk olahan. Selama ini mereka hanya mempromosikan melalui story whatsapp saja.
“Masalah di kelompok kami itu masalah mempromosikan jualan kami melalui media sosial dan masalah packaging karena itu pembeli ingin membeli dalam keadaan produknya bagus dan bisa dibeli dengan harga mahal,” kata Ketua Koperasi Berkah Laut Bandungharjo Jepara, Tri Ismuyati dalam acara Talkshow bertemakan ‘Kondisi Sistem Pangan Laut dan Kedaulatan Pangan’ di Fakultas Teknologi Pertanian Unika Soegijapranata BSB City Jalan Rm. Hadisoebeno Sosro Wardoyo, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu lalu.
Tri mengaku selama ini kelompoknya hanya diberi pelatihan dari pemerintah soal cara mengolah ikan dengan baik. Tetapi belum ada bimbingan teknis (Bimtek) mengenai bagaimana penggunaan media sosial untuk mempromosikan produk hasil olahan laut.
“Kami tengah berusaha untuk meningkatkan perekonomian karena penghasilan dari melaut saat ini sedikit. Untuk itu, kami mengolah ikan dengan biaya rendah, namun menghasilkan produk olahan dengan harga yang layak dijual,” ungkap Tri.
Selain itu, dirinya juga membutuhkan peralatan baku, permodalan dan tempat usaha untuk menjual produknya. Menurutnya, Pantai Cemara yang baru berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat karena kunjungan para wisatawan yang semakin ramai setiap sore.
“Harapan kami para wisatawan itu bisa membeli produk- produk dari kelompok (perempuan pesisir). Produk olahan yang dihasilkan, ada presto, otak-otak bandeng, abon ikan, petis, ikan asap, ikan segar dan sebagainya,” katanya.
Koperasi Berkah Laut Bandungharjo Jepara dengan jumlah anggota 32 orang ini, sudah memiliki tempat untuk berjualan di pantai Cemara. Namun, saat ini belum didirikan stand karena tidak adanya modal, setelah terkena hempasan ombak beberapa waktu lalu.
Dalam menjaga kualitas produk olahan ikan ditengah krisis iklim, kata Tri, pihaknya telah mengantisipasinya dengan cara dibekukan agar awet dan tahan lama.
“Harapannya produk makanan bisa masuk di tingkat supermarket. Karena selain ini belum ada link (koneksi) masuk kesana (supermarket) karena banyak persyaratan. Terlebih lagi modalnya masih sedikit,” uangkapnya.
Perubahan Iklim dan ‘Bank Setan’
Perubahan iklim yang tidak menentu sangat berdampak pada naik turunnya penghasilan nelayan perempuan selama melaut. Dengan adanya fenomena itu, kata Tri, beberapa nelayan yang tidak tergabung dalam koperasi terpaksa meminjam uang ke ‘Bank Setan’.
“Bank Setan atau Bank Mekar adalah sistem peminjaman dana yang diharuskan lebih dari satu orang. Misal ada 10 orang jika ada satu yang tidak bisa bayar maka yang lain harus membayar. Kalau hari itu tidak sempat bayar mereka akan ditungguin sampai mereka bayar (oleh Debt colector) bahkan jam 10 malam mereka masih di tempat itu (rumah warga),” ujarnya geram.
Meski kekurangan modal, namun Tri tidak berani mengambil pinjaman di ‘Bank Setan’. Ia lebih tenang saat mengambil pekerjaan tambahan lainnya yang tidak beresiko, seperti menjadi kader kesehatan, melaut, dan berjualan produk olahan ikan.
“Saya bisa menyisihkan untuk tabungan, walau sedikit saya punya sisihan. Kalau ada musim yang tidak bisa melaut. Nah tabungan itu akan saya ambil. Jadi saya tidak usah ambil (pinjaman) di bank setan. Takut saya,” terangnya.
Mayoritas nelayan di pesisir Jepara merupakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan, mereka juga tetap harus memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, seperti makan, pendidikan dan masih banyak lagi.
“Karena laki- laki yang tidak bisa melaut, mereka hanya bisa membetulkan perahu dan alat-alat, jadi tidak bisa mencari kesibukan yang lain. Hal ini kita lakukan karena tidak mau anak-anak dan keluarga kelaparan,” pungkasnya.
menekankan pentingnya pengakuan yang lebih luas dari negara terkait peran nelayan perempuan di dunia perikanan. Bahkan, ada sebuah desa yang mana mereka ingin merubah identitas profesi di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Ibu Rumah Tangga (IRT) menjadi nelayan itu membutuhkan waktu yang panjang.
Deputi Program dan Jaringan Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Erwin Suryana mengukapkan problematika nelayan perempuan saat ini yaitu pengetahuan yang sangat minim. Mulai dari, mengolah produk yang baik, mengemas sampai memasarkan yang membutuhkan proses yang panjang, agar bisa meningkat dikemudian hari.
Selama ini memang pengakuan negara kepada perempuan yang melaut masih terbilang sangat minim. Sehingga, hal ini merupakan bentuk perjuangan tersendiri untuk meredakan stigma dari masyarakat soal perempuan yang melaut.
“Negara tidak responsif kepada mereka, padahal mereka benar-benar perempuan nelayan yang melaut belum lagi berbicara mereka yang terlibat dalam pengolahan penyiapan peralatan laut. Karena kita sebenarnya melihat rumah tangga nelayan sebagai unit kerja usaha yang dia tidak bisa terpisah artinya itu harus diukur dan dimatangkan,” katanya.
Akan tetapi, hal itu tidak menampilkan gender perempuan sebagai nelayan. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan dari pra produksi sampai produk olahan hasil ikan dijualkan ke pasar dalam segi meningkatkan perekonomian.
“Begitu sampai di daratan yang mengurus itu lebih banyak perempuan. Sampai itu menjadi produk olahan (siap disantap). Kami biasanya mencari pihak-pihak yang punya kemampuan untuk itu (mempromosikan produk melalui media sosial). Sehingga ke depan kita punya jaringan komunikasi untuk meningkatkan produksi mereka,” ungkap Erwin.
