Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai megaproyek Giant Sea Wall tidak didukung oleh kajian ilmiah yang memadai dalam menjawab sejumlah pertanyaan krusial.
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menjelaskan bahwa proyek tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi nelayan tradisional di sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa, khususnya terkait akses dan ruang tangkap mereka. Selain itu, KIARA juga mempertanyakan bagaimana proyek ini akan memengaruhi sumber daya perikanan serta keberlangsungan ekosistem laut yang esensial di wilayah tersebut.
KIARA turut menyoroti apakah pembangunan Giant Sea Wall benar-benar mampu mengatasi persoalan penurunan muka tanah dan meningkatnya intensitas banjir rob yang selama ini melanda kawasan pesisir Pantura.
“Kajian-kajian ilmiah tersebut sejalan dengan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan, yakni precautionary principle atau prinsip kehati-hatian,” kata Susan dalam siaran pers yang diterima serat.id.
Ia menekankan bahwa prinsip kehati-hatian penting untuk memastikan adanya upaya pencegahan dini terhadap potensi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan Giant Sea Wall. Selain itu, prinsip ini juga mengatur langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proyek tersebut.
Lebih lagi, precautionary principle sejalan dengan asas keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada Pasal 3 huruf a, di mana dalam asas keberlanjutan diterapkan agar pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
Susan menerangkan pembahasan megaproyek Giant Sea Wall (GSW) kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto diacara International Conference on Infrastructure (ICI/ Konferensi Infrastruktur Internasional) 2025 di Jakarta. Dalam konferensi tersebut, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa anggaran yang diperlukan oleh pemerintah untuk megaproyek Giant Sea Wall mencapai US$ 80 miliar. Jika dirupiahkan, kebutuhan anggaran tersebut berkisar Rp 1.280 triliun – Rp 1.300 triliun. Jumlah kebutuhan anggaran untuk megaproyek Giant Sea Wall tersebut mencapai sekitar 48% dari jumlah Belanja Pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp 2.701,4 triliun
Susan menilai bahwa usulan program Giant Sea Wall sudah mulai muncul sejak Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ia menyebut salah satu titik awalnya dapat ditelusuri melalui seminar nasional bertajuk Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Universitas Pertahanan pada 10 Januari 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan Giant Sea Wall dipandang sebagai solusi terhadap kenaikan permukaan laut, hilangnya daratan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Susan menjelaskan bahwa megaproyek Giant Sea Wall akan melintasi wilayah pesisir utara Jawa, dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Gresik, yang merupakan tempat hidup dan ruang tangkap bagi sekitar 189.377 jiwa nelayan tradisional. Mereka akan sangat bergantung pada perairan tersebut, dan berpotensi terdampak langsung oleh proyek yang dinilai dapat menimbulkan kerusakan lingkungan bersifat permanen (irreversible) serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.
Apabila proyek tersebut masih dipaksakan, maka konsekuensinya ekosistem pesisir akan rusak dan tak dapat dipulihkan kembali seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta punahnya keanekaragaman hayati. Tak hanya itu, mata pencaharian dari masyarakat pesisir juga akan hilang.
“Puncaknya adalah hancurnya wilayah pesisir pantai utara jawa dan semakin cepatnya penurunan muka tanah di pantai utara jawa,” katanya .
