Massa aksi saat melakukan protes kenaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Rabu, 13 Agustus 2025 ( Dokumentasi LBH Semarang)
Aksi damai warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menolak naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen pada Rabu, 13 Agustus 2025, dinodai tindakan represif dari aparat kepolisian.
“Massa aksi mulai melakukan protes pukul 08.00 WIB. Semula aksi berlangsung damai, lalu warga kemudian mendapatkan respon secara berlebihan,” kata Pengacara Publik dari LBH Semarang, Safali, Kamis, 14 Agustus 2025.
Aparat kepolisian juga melakukan pengamanan berlebihan dengan membawa senjata lengkap dan banyaknya TNI di lokasi, seakan-akan sedang bersiap berperang dengan rakyat.
“Padahal jika dilihat kebelakang, tuntutan dari masyarakat Pati agar Sudewo Bupati Pati lengser dengan cara mengundurkan diri karena tidak mencerminkan kepemimpinan yang demokratis akibat cerminan kebijakan-kebijakannya,” ucapnya.
Pukul 10.40 hinga 14.00, warga meminta kepada kepolisian untuk diizinkan memasuki kantor Bupati, namun dihalang-halangi karena alasan keamanan.
Kemusian warga bersepakat menunggu kedatangan Bupati untuk memberikan klarifikasi dan menemui massa aksi.
Setelah menunggu cukup lama, Bupati tidak kunjung datang sehingga menyulut api amarah massa aksi.
“Atas kondisi tersebut, aksi-aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan warga tak bisa terhindarkan dan berujung pada water canon dan gas air mata ke arah mobil komando aksi bahkan secara brutal di setiap sudut alun-alun Pati dan kampung sekitarnya,” kata Safali menjelaskan.
Selain itu, lanjutnya, polisi juga menembakan gas air mata ke arah masjid yang sedang menjalankan sholat dhuhur sehingga menyebabkan para jama’ah berhamburan akibat sesak nafas hingga sebagian lainnya pingsan.
Akibatnya penembakan gas air mata yang brutal ini setidaknya terdapat beberapa warga yang terdiri dari perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas terkena gas air mata dilarikan ke 11 rumah sakit terdekat di Pati.
Setidaknya terdapat sekitar 57 orang yang luka-luka, sesak nafas, bahkan pertolongan jahitan akibat pecahan selongsong gas air mata.
Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap 22 massa aksi Bahkan, salah satu tim hukum juga diduga mendapatkan penyekapan oleh aparat kepolisian. Meskipun saat ini massa aksi telah dibebaskan namun upaya pemulihan terhadap korban harus penuhi dan tarik seluruh aparat aparat Polda Jateng dan tidak melakukan kriminalisasi hingga menyebar ketakutan ke masyarakat Pati yang menyuarakan hak secara konstitusional.
“Berdasarkan penuturan beberapa warga yang datang aksi hari ini menjelaskan bahwa sikap arogansi Bupati Pati mulai dari penggusuran pedagang kaki lima di sepanjang jalan yang menyebabkan kehilangan pekerjaan puluhan PKL, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 200-an tenaga kesehatan RSUD RAA Soewondo Pati dan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, kebijakan sekolah 5 hari hingga menantang rakyat secara terbuka untuk aksi demo secara besar-besaran,” kata Safali.
Massa aksi juga telah berhasil mendesak DPRD Pati untuk memakzulkan Bupati. Setidaknya terdapat 48 anggota DPRD Pati untuk menyepakati dibentuknya pansus pemakzulan Bupati Sudewo. Atas kondisi belum didapatkannya keputusan yang final, maka Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut:
1. Lengserkan Bupati Pati
2. Mengecam keras tindakan brutalitas dan kekerasan aparat kepolisian terhadap massa aksi;
3. Mendesak aparat kepolisian tidak melakukan sweeping dan penangkapan, doxing dan lainnya yang mengancam martabat HAM massa
