Serat.id- Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah meminta kepada pemerintah agar tak tebang pilih dalam penindakan truk berlebihan muatan.
Hal itu terkait kebijakan Kementrian Perhubungan pada 1 Agustus 2018 menindak truk berlebihan muatan dan dimensi.
Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aptrindo Jateng, Dedy Untoro Harli mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah, asal dalam praktiknya tidak setengah-setengah.
“Lakukanlah sekonsisten mungkin. Supaya tidak ada celah dan tidak terkesan tebang pilih. Jangan nanti tiba-tiba kebijakan berhenti di tengah jalan atau dibatalkan sama sekali. Ini yang bikin repot,” kata dia kepada serat.id, Kamis, 26 Juli 2018.
Dedy menambahkan, akibat kebijakan pembatasan yang tak konsisten berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen. Saat ini, kata dia, kesulitan menetapkan biaya ongkos muat dengan pemilik barang. Hal itu akibat rencana pemerintah yang akan menindak truk bermuatan lebih, namun tak kunjung terlaksana.
“Sekarang pemilik barang sudah tidak percaya lagi pada pangusaha truk. Dipikirnya kita hanya ingin berdalih supaya ongkos muat bisa naik. Padahal ini kan ada penyesuaian muatan,” jelas Dedy.
Kebijakan itu menurut Dedy akan mengerek ongkos muat, karena barang yang terangkut sesuai dengan dimensi truk. “Konsekuensi logis ada penyesuaian tarif. Kami harap konsumen juga memahaminya,” ungkap dia. (MAS)
