Serat.id- Universitas Negeri Semarang (Unnes) menjatuhkan sanksi skorsing selama dua semester kepada mahasiswa pendemo kebijakan uang pangkal bernama Julio Belnanda Harianja, mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
Julio menilai dasar dalam sanksi cacat hukum. Ia menceritakan kronologi penerimaan SK kepada Serat, Selasa, 10 Juli 2018.
Aksi penolakan kebijakan uang pangkal di Unnes berlangsung sejak bulan lalu. Dimulai pada Senin, 4 Juni 2018 berupa demostrasi dari mahasiswa di kampus. Aksi itu berlanjut sampai hari berikutnya. Puncaknya pada Kamis, 8 Juni 2018.
Berselang sebulan setelah aksi, pihak kampus menjatuhkan skorsing kepada mahasiswa pendemo.
SK itu diterima Julio pada Senin, 9 Juli 2018 sore. Saat itu, ia mendapat panggilan dari fakultas dan diminta menghadap ke Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Unnes, Tri Sulistyono. Dari pertemuan itu, mahasiswa kelahiran 17 Juli 1995 di Sumatera Utara ini, menerima dua lembar kertas keputusan skorsing.
Lembar pertama berisi pertimbangan sanksi dan lembar kedua bentuk sanksi yakni skorsing dua semester dan larangan beraktivitas di Unnes baik akademik maupun nonakademik.
Baca juga: Mahasiswa Pendemo Uang Pangkal Unnes Kena Skrosing
Saat dikonfirmasi Serat, Prof Rustono membenarkan adanya SK tersebut. Dalam SK itu, Julio diduga telah melakukan pelanggaran berat berupa memicu dan atau menghasut yang menimbulkan keonaran.
Hal itu, menurut Rustono melanggar ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 huruf O Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Unnes.
Terkait hal ini, Julio menduga SK Rektor tersebut cacat hukum, karena belum didapatkannya bukti pelanggaran. Secara hukum SK itu cacat, karena di poin pertimbangannya klausulnya masih ‘diduga keras’. SK itu, kata Julio, merupakan upaya pembungkaman terhadap mahasiswa.
“Klausul ‘diduga keras’ ini tidak bisa dibuktikan. Sampai sekarang pun saya belum mendapatkan bukti kesalahan saya apa dan di mana. Saya belum bisa menerima,” kata dia kepada Serat, Selasa, 10 Juli 2018.
Julio berencana akan menempuh upaya hukum untuk mengugat SK Rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) dan menggalang solidaritas antarmahasiswa. (LIL)
