Serat.id- Bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Jawa Tengah mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah atas ketidaklolosan dalam daftar caleg sementara (DCS).
DCS merupakan tahapan akhir menjadi caleg setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) meriksa seluruh syarat administrasi.
Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Jawa Tengah, Heru Cahyono mengatakan, ada 16 objek sengketa yang diajukan berbagai partai politik dari sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu kabupaten/kota menyatakan siap untuk menangani permohonan sengketa tersebut,” kata Heru dalam rilis kepada serat.id, Minggu, 19 Agustus 2018.
Bawaslu, kata Heru, memiliki mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu dari tahap awal melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sengketa lalu berlanjut ke tahap mediasi.
“Jika lengkap maka akan dilakukan proses mediasi. Bila kedua pihak yaki bacaleg yang gagal masuk DCS dan KU menyetujui kesepakatan, maka selesai. Mediasi hanya dua hari kerja,” kata Heru.
Heru melanjutkan, tahap beriutnya bila dalam mediasi itu tidak ada titik temu akan berlanjut proses adjudikasi. “Bawaslu punya waktu untuk memutus sengketa dalam waktu 12 hari kerja,” imbuh dia.
Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jawa Tengah, Rofiudin mengatakan, ke-16 penggugat KPU yakni seorang bacaleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Hanura yang mengajukan sengketa ke Bawaslu Jawa Tengah, karena tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. “Sebab yang bersangkutan adalah mantan napi kasus korupsi,” kata Rofiudin.
Dia melanjurkan, di Wonosobo ada tiga partai yang mengajukan permohonan sengketa, yaitu dari Partai Berkarya, karena TMS akibat karena adanya perubahan SKCK dari kepolisian, sehingga persyaratan kurang. Lalu, bacaleg dari Partai Perindo dan PAN TMS, karena persyaratan kurang lengkap.
Di Rembang, ada dua partai yang mengajukan sengketa ke Bawaslu, yaitu Partai Hanura yang TMS, karena mantan napi korupsi. Partai Nasdem calegnya TMS, karena persyaratan kurang lengkap.
Kemudian, di Sragen, ada dua partai yang mengajukan sengketa karena ada calegnya yang dinyatakan TMS yakni, PBB dan Partai Berkarya, karena syarat juga kurang.
Lalu, Kota Surakarta, bacaleh Partai Nasdem TMS karena syarat surat keterangan tidak pernah dipidana tidak ada. Kemudian, di Pati, bacaleg PKS TMS karena persyaratan kurang.
Selanjutnya, Rofiudin menambahkan, di Banyumas ada bacalehg PBB dan PPP yang TMS, karena mantan napi korupsi. Hal yang sama juga terjadi di Blora, bacaleg Partai Hanura mantan napi korupsi.
Kemudian ada, pemohon sengketa karena di Brebes (bacaleg PKB), Kabupaten Tegal (bacaleg PDIP) dan Sukoharjo (bacaleg Nasdem). (*)
