Serat.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah minta perusahaan rokok tidak mengimpor tembakau dari luar negeri. Permintaan itu terkait hasil panen tembakau di Jateng tahun ini cukup melimpah.
“Jadi saya ingin pabrik rokok tidak impor tembakau. Saya harapkan hasil panen para petani tembakau bisa terserap dengan baik oleh pabrik rokok yang ada,” ujar Ketua Fraksi PKB, DPRD Jawa Tengah, M Hendri Wicaksono, Senin, 17 September 2018.
Meski tak menyebutkan angka produksi tembakau petani Jateng, Hendri mengatakan saat ini panen raya tembakau di beberapa daerah dinilai berhasil. Bahkan panen tembakau masih akan berlangsung hingga pertengahan Oktober mendatang.
“Jadi masa panen belum selesai. Sebab ada beberapa daerah seperti lereng Gunung Sumbing Selatan yang secara alami memang paling akhir petikan daun tembakaunya. Kita harap semuanya bisa terserap dengan baik,” ujar Hendri menjelaskan.
Selain tak menyarankan impor, Hendri minta agar produsen rokok membeli tembakau lokal dengan harga bertahan agar para petani bisa meraih keuntungan yang layak. Apalagi, menurut dia kualitas panen tembakau tahun ini cukup bagus karena pengaruh musim yang sedang cocok untuk tanaman tembakau.
“Turunnya hujan pada bulan Juni 2018 dapat menyuburkan lahan dan kualitas tembakau.Sehingga sudah selayaknya harga jualnya juga lebih baik,” katanya.
Ia menyebutkan tembakau menjadi salah satu komoditas tanaman yang banyak ditanam di Provinsi Jateng dan menjadi salah satu penopang kesejahteraan petani di daerah. Terkait dengan potensi tembakau, Hendri menegaskan berkomitmen melindungi dan membela berbagai kepentingan petani tembakau dari berbagai daerah.
“Atas dasar itu, saya juga ingin utamakan dulu hasil tembakau lokal. Saya juga siap membantu perkembangan pertanian tembakau untuk kesejahteraan petani,” kata Hendri yang juga ketua Garda Bangsa DPW PKB Jawa Tengah itu.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo, menyatakan tak tahu jumlah panen tembakau di wilayah Jateng. Ia justru khawatir larangan impor tembakau akan menghambat kebutuhan bahan baku produsen rokok .
“Karena produksi rokok di Jateng sangat besar, alangkah baiknya larangan impor harus diimbangi dengan kerja sama kemitraan antara perusahaan dengan petani agar jumlah produksi tetap stabil,” kata Budidoyo.
Budidoyo menyatakan sepakat dengan gagasan larangan impor yang disampaikan DPRD, namun ia mengingatkan dewan mengecek langsung ke pabrik agar diketahui produksi rokok dan kebutuhan tembakau setiap perusahaan.
“Sehingga diketahui angka pasti kebutuhan yang diperlukan. Artinya sebelum diputuskan larangan impor harus menjamin kebutuhan dari pabrik rokok,” katanya. (*)
