Saldo keuangan tim kampanye Parpol Rp 0 itu terdiri dari berbagai partai politik di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Serat.id – Saldo dana kampanye 71 tim kampanye partai politik di Jawa Tengah masih nol rupiah. Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi jawa Tengah dan Bawaslu daerah terhadap 71 tim kampanye partai politik.
“Padahal, sejak 23 September 2018 lalu, peserta Pemilu sudah memasuki masa kampanye,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun, dalam siaran persnya, Kamis, 3 Januari 2018.
Menurut dia, tim kampanye partai politik maupun tim kampanye calon presiden calon wakil presiden di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah sudah menyetorkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU di masing-masing kabupaten dan kota pada 2 Januari 2019.
“Sedangkan saldo dana kampanye tim Capres Cawapres tingkat kabupaten dan kota yang Rp 0 sebanyak 31 tim kampanye Paslon,” kata Anik menambahkan.
Anik menyebutkan Saldo keuangan tim kampanye Parpol Rp 0 itu terdiri dari berbagai partai politik di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Adapun tim kampanye paslon Capres Cawapres yang saldonya Rp 0 ada di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah, itu dialami yang Paslon nomor urut 01 maupun Paslon nomor urut 02.
Hasil pantauan Bawaslu Jawa Tengah lainnya menemukan adanya 14 peserta Pemilu tim kampanye partai politik yang tidak menyetorkan LPSDK ke KPU pada 2 Januari 2019. “14 peserta pemilu Parpol tersebut tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan berbagai nama partai politik,” kata Anik menjelaskan.
Data lain menunjukan ada tujuh peserta Pemilu tim kampanye partai politik di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang menyerahkan LPSDK lebih dari pukul 18.00 WIB.
Adapun untuk tim kampanye tingkat provinsi Jawa Tengah, ada dua parpol yang menyerahkan LPSDK dengan Rp 0. Ada juga partai yang melaporkan dana kampanye Rp 11.600.
Sedangkan calon DPD Jawa Tengah yang saldo LPSDK-nya Rp 0 ada tiga calon DPD. 17 partai politik di tingkat Provinsi Jawa Tengah sudah menyerahkan LPSDK. Penyerahan LPSDK terakhir dilakukan Partai Hanura pada 2 Januari 2019 pukul 20.50 WIB. Untuk calon anggota DPD di Jawa Tengah, dari 20 orang calon, ada satu peserta pemilu yang menyatakan tidak bisa menyerahkan LPSDK atas nama Naibul Umam.
Bawaslu Jawa Tengah mendesak kepada peserta pemilu, baik partai politik, tim kampanye Capres, Cawapres calon DPD, agar jujur dalam melaporkan dana kampanye.
“Penerimaan dan pengeluaran riil harus dilaporkan dalam laporan dana kampanye,” katanya. (*)
